Utang Indonesia Semakin Menumpuk, DPD RI Usulkan MPR Diberi Kewenangan Lebih Besar

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI mendatangi kampus Wijaya Putra Surabaya. DPD ingin ada perubahan sistem proses pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia. 

Untuk itu, DPD mendatangi Universitas Wijaya Putra (UWP) melakukan diskusi atau Focus Group Discussion Universitas Wijaya Putra
Dengan tema 'Membedah Proposal Kenegaraan DPD RI Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa'. FGD ini dilakukan pada Senin,  27 November 2023.

Tak tanggung-tanggung, FGD ini diikuti sekitar 150 peserta mulai mahasiswa, dosen, hingga akademisi. Diskusi yang dilakukan sangat menarik, DPD memaparkan sejarah proses pemilihan yang terjadi di Indonesia, hingga muncul adanya kekuasaan Dinasti. 

"Partai Politik dan Presiden, masing-masing memegang kedaulatannya sendiri. Bahkan Partai Politik menjadi sangat dominan, 
karena mereka yang mengusung dan memilih calon presiden, untuk disodorkan kepada rakyat," kata Ketua DPD RI  AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam sambutan yang dilakukan di UWP Surabaya. 

Parahnya, lanjut LaNyalla, jika partai politik dan presiden terpilih dengan cara menjalin koalisi dengan bagi-bagi jatah menteri di kabinet, maka apapun yang mereka kehendaki pasti akan terlaksana. Karena partai politik melalui anggota DPR adalah pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang.

"Jadi, kekacauan tata negara Indonesia ini sebenarnya bermula saat bangsa ini melakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga  2002 silam. Hasil dari Amandemen itu, telah mengubah 95 persen isi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar naskah asli yang dirumuskan para pendiri 
bangsa," paparnya. 

Editor : Arif Ardliyanto