Ia menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem ini merupakan yang tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Sebelumnya, ada DKI Jakarta di angka 0,35 persen poin dan Banten 0,62 persen poin.
Atas capaian ini, Pj. Gubernur Adhy berterimakasih dan mengapresiasi semua elemen yang ikut terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebab, dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk menyukseskan berbagai program yang telah disusun sebelumnya.
“Angka kemiskinan ekstrem yang turun signifikan ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun dengan intervensi program,” katanya.
"Beberapa upaya yang telah kami lakukan, diantaranya mulai dari pemberian insentif fiskal, pengadaan pasar murah yang rutin, sampai penyediaan air bersih di desa-desa yang membutuhkan. Maka ini tidak cukup dikerjakan hanya di level Pemerintah Provinsi saja, tapi juga sampai ke level terbawah," imbuhnya.
Data kemiskinan saat Pj Gubernur Adhy memimpin Jawa Timur. Foto iNewsSurabaya/tangkap layar
Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jatim ini diupayakan melalui program penanggulangan kemiskinan Jatim Satya yakni Jatim Sejahtera dan Mulia. Terdapat tiga strategi yang ada di dalamnya.
Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
“Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen periode Maret-April 2024,” ungkapnya.
Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
Editor : Arif Ardliyanto