Peta Politik Berubah, Membaca Peluang di Pemilu 2029 Tanpa Ambang Batas

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2029 telah menimbulkan beragam reaksi hingga merubah peta politik.

Ulul Albab, Ketua ICMI Orwil Jawa Timur, memaparkan pandangannya tentang implikasi kebijakan ini terhadap dinamika politik Indonesia.
 
"Keputusan ini menawarkan lebih banyak pilihan, dinamika yang lebih dinamis, dan harapan yang lebih besar bagi bangsa," ujarnya.

Baca Juga

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di Jawa Timur Makin Kuat, OJK Optimis Pertumbuhan Berkelanjutan

Namun, ia mengingatkan pentingnya pengelolaan yang bijaksana untuk mencegah fragmentasi dan polarisasi.  "Peran masyarakat sipil sangat penting dalam mengawal proses demokrasi agar tetap sehat dan inklusif," tegasnya.
 
Ulul Albab menganalisis bahwa perubahan ini berdampak luas, tidak hanya pada jumlah calon presiden, tetapi juga pada strategi partai politik, peran partai, dan kualitas pemilih. 

"Dahulu, koalisi besar menjadi satu-satunya jalan menuju kursi kepresidenan. Kini, koalisi dapat lebih dinamis dan fleksibel," terangnya.

Ia memperkirakan peningkatan kerja sama antarpartai dan kemunculan partai-partai baru dengan ideologi dan perspektif yang berbeda.  

"Partai harus beradaptasi dengan aspirasi rakyat, bukan sekadar mengejar kekuasaan dan koalisi," tambahnya.
 
Munculnya calon presiden baru merupakan dampak signifikan lainnya. Menurut Ulul Albab, tokoh-tokoh, baik yang sudah dikenal maupun pendatang baru, kini memiliki kesempatan yang lebih besar.  

"Ini bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga keberagaman latar belakang, visi, dan program. Rakyat Indonesia kini memiliki lebih banyak pilihan,"  ungkapnya.

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kecerdasan pemilih dalam menghadapi banyaknya pilihan.  "Semakin banyak pilihan, semakin besar tanggung jawab pemilih untuk memilih secara bijak dan cerdas," imbuhnya.
 
Lebih lanjut, Ulul Albab menilai bahwa peningkatan jumlah calon berpotensi menghasilkan representasi politik yang lebih adil dan inklusif.  

"Kelompok minoritas dan daerah terpinggirkan memiliki kesempatan lebih besar untuk diwakili.  Kita harus mengutamakan kualitas kepemimpinan, bukan hanya identitas politik.  Keberagaman berarti kesetaraan dalam memberikan suara," tuturnya.

Editor : Ali Masduki