Diduga Terlibat Penyelewengan Hibah, Massa Demo di Gedung Grahadi Desak KPK Periksa Gubernur Jatim

Baca Juga

Viral! Menang Quick Count, Khofifah dapat Telpon Langsung Jokowi, Ini yang Dibicarakan

Selain Khofifah, Jaka Jatim juga mendesak KPK untuk memeriksa pejabat dan mantan pejabat dilingkungan Pemprov Jatim. Antara lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Mohammad Yasin, kemudian mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono, mantan Badan Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah (BPKAD) Jatim yang kini menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Bobby Soemiarsono, Kepala Subdit Perencanaan dan Pendanaan Bapenda Jatim, Rusmin dan mantan Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Rendalev) Bappeda Jatim, Ikmal Putra.  

Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyatakan tidak mempersoalkan unjuk rasa yang dilakukan sekelompok massa tersebut. Namun dia memastikan bahwa, kasus dugaan penyelewengan dana hibah sudah ditangani pihak terkait. 

“Kita lihat saja nanti. Prinsipnya kita semua sudah ikuti proses. Semua permintaan terkait data, dokumen sudah kita penuhi kemarin dan kita menunggu proses berikutnya,” kata Adhy saat ditemui di Gedung Negara Grahadi. 

Baca Juga

Unggul Quick Count, Begini Pernyataan Khusus Khofifah untuk Relawan di Jawa Timur

Sebelumnya, kasus ini telah mengantarkan mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua Simanjuntak mendekam dibalik jeruji besi. Pada Selasa (26/9/2023), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 9 tahun penjara terhadap Sahat setelah dinyatakan terbukti terlibat suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Provinsi Jatim senilai Rp39,5 miliar. Sahat juga juga diwajibkan membayar didenda Rp1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 

Dalam kasus ini, Sahat menerima suap terkait dana hibah untuk pokmas. Dana hibah bersumber dari APBD Pemprov Jatim pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Di  tahun tersebut, Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jatim. Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk pokmas, Sahat menerima uang sekitar Rp5 miliar. 

Editor : Arif Ardliyanto