AKSI Jatim Gelar FGD Bahas Pendirian Koperasi Desa Merah Putih

SURABAYA – Aspirasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Provinsi Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Memahami Gagasan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih" di Aula PWI Jawa Timur, Senin (24/03/2025). Kegiatan ini merupakan kerja sama antara AKSI Jatim, Toko Ladang, dan APBJ JATIM BEJO, aplikasi belanja online milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

FGD ini dihadiri oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur Ir Budi Sarwoto, perwakilan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur Aisyah Aminy, perwakilan Polda Jatim Kompol Khoirul Anam, perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Koesbiantoro, serta 70 perwakilan kepala desa se-Jawa Timur.

Wakil Ketua Umum DPP AKSI, Ahmad Syarifuddin, menyambut gembira terselenggaranya FGD ini. "Ini baru pertama kali se-Indonesia, AKSI Jawa Timur bisa menggelar FGD untuk membahas Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya. 

Syaifuddin juga mengungkap sejarah pendirian koperasi, yang tokohnya adalah RM Margono, kakek dari Presiden RI Prabowo Subianto. "Beliau adalah kakek dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang lahir di Kabupaten Banyumas," tuturnya.

Ketua AKSI Provinsi Jawa Timur, Fuad Ari Sulistyo, menegaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara kepala desa dengan semua stakeholder dalam mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih. 

"Gagasan pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan gagasan yang niscaya kita dukung, agar dapat menjadi lembaga ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Fuad mengakui adanya perbedaan pemahaman mengenai rencana ini, termasuk potensi tumpang tindih dengan BUMDes dan penggunaan Dana Desa. "Namun, kami menyakini bahwa pemerintah punya keinginan yang baik untuk memberdayakan rakyatnya," tambahnya.

Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur, Ir Budi Sarwoto, menyampaikan pesan dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa. 

"Ibu Gubernur berhalangan hadir karena ada kegiatan yang bersamaan. Ada pesan dari beliau, bahwa beliau memberikan dukungan atas pendirian Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya saat membuka acara.

Wakil Ketua PWI Jawa Timur, Mahmud Suhermono, juga memberikan dukungan. "Kami turut mendukung atas digelarnya FGD ini, terlebih bisa dilaksanakan di aula PWI, tempatnya para wartawan," ujarnya. 

Mahmud berpesan agar kepala desa mulai menyadari pentingnya digitalisasi dalam menjalankan pemerintahan desa. "Dalam konteks ini, kami hanya dapat berperan dalam bidang publikasi," katanya.

Waketum ABPEDNAS Jawa Timur, Deny P, menyatakan dukungannya dengan catatan. "Kami memang sudah menegaskan dukungan, namun tetap dengan catatan, terutama tentang pendanaan Kopdes Merah Putih, serta kejelasan juklak juknisnya," ujarnya. 

Deny berharap FGD terus digelar untuk menanggapi isu yang berkembang. "Sehingga dapat dicari jalan keluar terbaik," katanya.

Kepala Desa Japan Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo, Muhammad Taufan, juga menyatakan dukungannya. "Namun harus dilakukan penguatan regulasinya," ujarnya. 

Taufan tidak sepakat jika Koperasi Desa Merah Putih menjadi koperasi simpan pinjam. "Sebaiknya, koperasi bertransformasi dari Gapoktan, untuk mengurusi pertanian, terutama mengurusi pupuk," ujarnya.

Berbeda dengan Priyanto, Kades asal Madiun, mengusulkan agar Koperasi Desa Merah Putih menjadi satu bagian dari BUMDes. "Karena keberadaan BUMDes sudah klop dengan pemerintahan desa, sehingga koperasi bisa menjadi bagian dari BUMDes," ujarnya.

Sekretaris DPD AKSI Provinsi Jawa Timur, Eko Mulyadi, menjelaskan bahwa pada dasarnya semua pihak sepakat dengan berdirinya Koperasi Desa Merah Putih. 

"Meski dinamikanya berkembang, diantaranya butuh penguatan regulasi, kejelasan juklak juknis, kejelasan permodalan, serta jangan terjadi tumpang tindih dengan lembaga lainnya," jelasnya.

Hasil pembahasan FGD ini akan dikaji lebih lanjut untuk disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Desa, serta stakeholder terkait lainnya. 

"Kami berharap, hasil diskusi dalam FGD, akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat," tutupnya.

Editor : Ali Masduki