800 Rumah Tak Layak Bakal Dibenahi Pemkot Surabaya, Ini Kriteria Penerimannya

SURABAYA, iNews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukan kepedulian terhadap warganya. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), akan melakukan pengerjaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Proses perbaikan ini dilakukan dengan berbagai tahap. Untuk tahap 1 dijalankan Maret 2022, target renovasi rumah layak ini sebanyak 74 rumah dengan anggaran perbaikan sekitar Rp35 juta/rumah.

Baca Juga

Begini Cara Komplotan Pencuri Kabel PJU Bekerja, Kerugian Pemkot Surabaya Hingga Rp12 Miliar

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Surabaya, Lasidi mengatakan, tahun 2022 Pemkot Surabaya menargetkan 800 rumah masuk dalam kategori program Rutilahu, untuk anggaran tiap unit rumah pemkot mengalokasikan sebesar Rp 35 juta.

“Anggaran ini sudah disiapkan di dalam APBD 2022. Untuk tahap 1, kami menyasar 74 rumah dengan target waktu penyelesaian 20 hari,” kata Lasidi di kantornya, Rabu (23/3/2022).

Lasidi menjelaskan, berdasarkan arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, program Rutilahu tahun 2022 ini diprioritaskan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini juga diselaraskan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.

Baca Juga

Gelaran SWCF 2024 Sukses, Lahirkan Penyanyi dan Kenalkan Potensi Surabaya

“Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) berharap seluruh masyarakat Kota Surabaya, bisa melaporkan warga yang rumahnya tidak layak huni kepada Lurah setempat. Nanti kelurahan akan menyampaikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) dan diteruskan kepada kami,” jelas dia.

Setelah proses verifikasi selesai, DPRKPP akan melakukan penandatanganan MOU dengan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR), yang sebelumnya dipilih atas hasil musyawarah bersama, antara lurah dan warga setempat.

“Mengingat adanya program Bulan Maret Padat Karya, Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan pemberdayaan warga MBR, para penerima manfaat Rutilahu juga bisa bergabung dengan KTPR,” ungkap dia.

Baca Juga

Bank Jatim Revitalisasi SWK Pinghay, Kini Jauh Lebih Nyaman dan Tertata

Kriteria khusus bagi calon penerima manfaat program Rutilahu. Mereka adalah penduduk Kota Surabaya yang masuk dalam data MBR dan belum mendapat bantuan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana.

Sedangkan, untuk penerima manfaat manfaat Rutilahu harus memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) penduduk Kota Surabaya, memiliki surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. Kemudian kondisi rumah tidak layak huni atau korban kebakaran dan atau bencana.

“Mendapat rekomendasi dari Ketua RT/RW, yang diketahui lurah setempat, serta rumah berdiri yang berdiri di atas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah,” kata dia.

Baca Juga

19 UMKM Mamin di Surabaya dapat Sertifikasi Halal, Daya Saing Semakin Meningkat di Masyarakat

Berikutnya, penerima manfaat Rutilahu wajib melampirkan surat pernyataan. Pertama, surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni rumah sendiri rumah yang diperbaiki dengan diketahui secara kewilayahan oleh Ketua RT/RW dan Lurah.

Kedua, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari pemerintah dikecuali untuk pembuatan jamban sehat dan bencana. “Ketiga, surat pernyataan ketersediaan tidak menjual atau menyewakan rumah hasil rehabilitasi dalam kurun waktu 5 tahun, bermaterai cukup,” pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto