Dorong Layanan Kekayaan Intelektual, Kemenkum Jatim Ajak AKHKI Tingkatkan Kolaborasi di Era Digital

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur terus mendorong peran aktif Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) untuk mengoptimalkan pelayanan kekayaan intelektual (KI) di wilayahnya. Hal ini disampaikan dalam forum strategis bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumhamimipas) yang digelar pada Rabu (7/5).

Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual (P3KI) Kemenko Kumhamimipas, Syarifuddin; Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto; dan delapan anggota AKHKI wilayah Jatim. Pertemuan berlangsung interaktif dan membahas strategi memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Juga

Sinergi Kemenkum Jatim dan Kemenko Polhukam, Dorong Perlindungan HKI UMKM & Koperasi di Jawa Timur

Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan kekayaan intelektual di era digital. “Perkembangan AI, data digital, dan inovasi tanpa batas menuntut kita bersinergi lebih erat. Konsultan KI memiliki peran penting dalam mendampingi pemerintah mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

Haris menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan AKHKI untuk mempercepat dan menyempurnakan layanan kekayaan intelektual. “Layanan KI harus cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Syarifuddin dari Kemenko Kumhamimipas menyampaikan bahwa pihaknya sedang menghimpun isu-isu aktual dari daerah sebagai bahan masukan kebijakan nasional, termasuk regulasi yang adaptif terhadap karya berbasis kecerdasan buatan. 

Baca Juga

Kutus Kutus Resmi Kembali ke Penciptanya, Putusan PN Surabaya Tegakkan Keadilan

“Peran AKHKI sangat vital dalam menjembatani masyarakat dengan pembuat kebijakan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap KI,” jelasnya.

Komisariat AKHKI Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara, Doni Pujiono, menyambut baik forum ini. Ia menilai dialog terbuka antara pemerintah dan konsultan KI adalah langkah konkret dalam memajukan potensi kekayaan intelektual nasional. 

“AKHKI lahir dari keprihatinan atas potensi KI yang belum tergarap maksimal. Kami siap bersinergi dengan Kanwil dan kampus demi kemajuan bangsa,” tandasnya.

Editor : Arif Ardliyanto