Warga Jombang Keluhkan Sekolah Rusak dan Gaji Guru Ngaji ke DPRD Jatim Saat Reses
JOMBANG, iNewsSurabaya.id – Kondisi sekolah yang memprihatinkan serta minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru ngaji menjadi sorotan utama dalam reses Anggota DPRD Jawa Timur, Sumardi, di Mojowarno, Jombang, Selasa (1/7/2025). Dalam agenda serap aspirasi masyarakat tersebut, berbagai keluhan mencuat dari para pendidik, tokoh masyarakat hingga pemuda.
Kegiatan yang digelar di Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Pancasila itu menghadirkan kepala sekolah, guru formal dan nonformal, tokoh agama, hingga pengelola pendidikan swasta. Mereka menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini belum tersentuh perhatian pemerintah.
Fery Kurniawan, Kepala SMK Pancasila Mojowarno, mengeluhkan kondisi bangunan sekolahnya yang sudah tidak layak pakai. Selain itu, ia juga menyoroti berkurangnya jumlah penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP).
"Dulu siswa kami banyak yang dapat PIP, sekarang menurun drastis. Padahal, mayoritas berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah," ungkap Fery di hadapan anggota Komisi A DPRD Jatim itu.
Muhammad Nur Husaini, Kepala SMA Pancasila, menambahkan bahwa masalah serupa juga terjadi di lembaganya. Selain PIP, ia menyoroti ketimpangan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru swasta yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
"Guru di bawah Kemenag masih bisa dapat tunjangan inpassing. Sementara kami yang di bawah Dinas Pendidikan sudah tidak dapat lagi. Ini jelas tidak adil," tegas Husaini.
Keluhan serupa datang dari Mubaiyyinah, seorang guru ngaji di TPQ Mojowarno. Ia menyayangkan belum adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap para pengajar Alquran.
"Gaji guru ngaji masih belum layak. Bahkan, banyak tempat mengaji yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kami berharap ada insentif rutin untuk guru TPQ di Mojowarno," tuturnya.
Editor : Arif Ardliyanto