PAN Respons Usulan PKB Soal Pilkada Ditunjuk Pusat, Begini Pernyataan Sekjen

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, agar pemilihan kepala daerah khususnya gubernur tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih DPRD, menuai respons dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio, menyebut bahwa gagasan tersebut merupakan salah satu opsi yang layak dipertimbangkan dalam diskusi sistem politik nasional ke depan.

“Kami punya banyak opsi yang sedang dikaji. Ini salah satu usulan yang akan kami elaborasi lebih lanjut, termasuk melihat bagaimana respons dan dinamika di daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat,” ujar Eko saat menghadiri rapat perdana pengurus DPW PAN Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (26/7/2025).

Dalam kunjungannya, Eko menyampaikan bahwa kedatangannya ke Jawa Timur adalah bagian dari tugas partai untuk memperkuat struktur dan konsolidasi wilayah, terutama yang telah mendapatkan surat keputusan kepengurusan baru.

“Secara pribadi, Jawa Timur memiliki tempat khusus bagi saya. Dua periode saya jadi anggota DPR itu dari dapil sini. Jadi, saya merasa punya tanggung jawab besar untuk memperkuat PAN di wilayah ini,” katanya.

Eko juga menyampaikan apresiasi kepada Ahmad Rizki Sadig yang kembali memimpin DPW PAN Jawa Timur untuk periode kedua. Menurutnya, kepemimpinan Rizki berperan penting dalam menjaga soliditas dan arah gerak partai.

“Mas Rizki bisa berbagi pandangan tentang strategi ke depan, dan saya pun akan membagikan pengalaman dari DKI Jakarta agar bisa menjadi inspirasi untuk Jawa Timur,” tambahnya.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, sementara pemilihan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota.

Alasannya? Biaya politik yang tinggi dalam pilkada langsung dianggap tidak efisien dan membebani para calon kepala daerah.

“Pilkada langsung selama ini menyedot biaya yang sangat besar, bahkan kadang tidak masuk akal. Ini menjadi keresahan banyak pihak, termasuk para ulama,” ujar Cak Imin.

Ia menyebut bahwa dalam beberapa Musyawarah Nasional Alim Ulama, banyak kritik bermunculan terkait mahalnya ongkos politik pilkada. Oleh sebab itu, usulan skema alternatif perlu dipertimbangkan untuk mengurangi beban tersebut.

Editor : Arif Ardliyanto