Cegah Kebocoran PAD, DPRD Jatim Minta Dilakukan Digitalisasi Pengawasan Pendapatan Daerah

Baca Juga

Keren! Pembayaran Parkir Tepi Jalan Umum di Surabaya Bisa Pakai QRIS, Ini Untungnya

Aset Daerah yang Tidak Produktif Perlu Dioptimalkan

Selain persoalan pajak, DPRD juga menyoroti pengelolaan aset daerah. Banyak aset milik Pemprov Jatim dinilai belum memberikan kontribusi maksimal.

Budiono meminta BPKAD lebih agresif mencari terobosan. Aset yang menganggur, kata dia, bisa dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga agar memberi nilai tambah bagi daerah. Digitalisasi database aset juga dinilai mendesak untuk mempercepat proses evaluasi dan pemanfaatan.

Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak luput dari perhatian. DPRD menilai perusahaan-perusahaan daerah perlu meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki tata kelola agar bisa memberikan dividen maksimal.

“Kontribusi BUMD terhadap PAD seharusnya bisa lebih tinggi. Perlu ada renegosiasi kontrak hingga pemanfaatan aset yang lebih baik,” lanjut Budiono.

Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya reformasi fiskal dan efisiensi anggaran. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dinilai harus dilakukan dengan percepatan realisasi program agar dampaknya cepat dirasakan masyarakat.

Editor : Arif Ardliyanto