Aset Rp120 Triliun Belum Optimal, DPRD Jatim Minta Dilakukan Sertifikasi demi Dongkrak PAD

Ribuan aset yang belum bersertifikat tersebut tersebar di berbagai sektor strategis. Mulai dari lahan SMA dan SMK Negeri, fasilitas pendidikan lainnya, hingga aset jalan dan jaringan pengairan. Sebagian besar menghadapi kendala klasik, seperti dokumen kepemilikan yang tidak lengkap, belum terpetakan secara digital, hingga menjadi lahan tidur tanpa pemanfaatan jelas.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sejumlah aset dikuasai pihak ketiga tanpa perjanjian resmi. Kondisi ini membuka celah konflik hukum dan berisiko merugikan daerah jika suatu saat digugat.

Baca Juga

75 Anak di Jawa Timur Terinfeksi HIV, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan dari Ibu ke Anak

Di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Jawa Timur pada 2026, persoalan aset ini dinilai semakin mendesak. Agus menyinggung penyesuaian regulasi pajak daerah, termasuk kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang berdampak pada pendapatan daerah.

“Di saat ruang fiskal makin sempit, optimalisasi aset seharusnya jadi solusi. Kalau sertifikasi bisa dituntaskan dan aset dimanfaatkan lewat skema sewa, kerja sama pemanfaatan, atau bangun guna serah, potensi tambahan PAD bisa mencapai Rp500 miliar per tahun,” jelas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Untuk itu, Komisi C mendorong percepatan penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu menyinkronkan data aset antar-organisasi perangkat daerah (OPD) secara real-time, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih data atau aset “tak bertuan”.

Baca Juga

Jumlah Kopdes Merah Putih di Jatim yang Beroperasi Masih Minim, Ini Penyebabnya

Selain digitalisasi, Agus juga mengusulkan sertifikasi massal tahap kedua melalui kerja sama lanjutan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur. Prioritas diberikan pada aset bernilai ekonomi tinggi, terutama yang berada di pusat kota.

Tak kalah penting, ia meminta dilakukan audit hukum menyeluruh terhadap aset fasilitas kesehatan dan pendidikan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu oleh persoalan hukum di kemudian hari.

“Ini bukan hanya soal angka dan laporan. Ini tentang menjaga aset rakyat Jawa Timur agar tidak hilang dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Agus.

Editor : Arif Ardliyanto