Gelontoran Bansos Awal 2026 di Tengah 3,8 Juta Warga Miskin Jatim

PASURUAN, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menyalurkan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat senilai total Rp7,73 miliar dalam kegiatan Sapa Bansos di Pendopo Kabupaten Pasuruan. Penyaluran ini menjadi bansos atau bantuan sosial pertama pada Tahun Anggaran 2026.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan bukan sekadar distribusi anggaran, melainkan bagian dari desain besar pembangunan yang mengintegrasikan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi desa. 

Baca Juga

Banjir Tuban, Pertamina Bantu Warga Terdampak

“Ini adalah bansos pertama di Tahun Anggaran 2026. Kami membangun sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, termasuk Bantuan Keuangan (BK) untuk BUMDes dan program Jatim Puspa,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat rentan dapat naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan.

“Perlindungan sosial kita kuatkan, desa kita berdayakan, agar masyarakat naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan,” tegasnya.

Baca Juga

Dilema Berbagi, Prioritaskan Peminta-Minta atau Mereka yang Tertutup?

Dari total Rp7,7 miliar lebih, alokasi Tahap I Tahun 2026 yang disalurkan di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp4,58 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, serta dukungan BUMD Jatim.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I, bantuan diberikan kepada 1.747 keluarga masing-masing Rp500.000 dengan total Rp873,5 juta. Program ini disalurkan dalam empat tahap, sehingga total bantuan PKH Plus Tahun 2026 di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp3,49 miliar.

Sementara itu, untuk Bansos Kemiskinan Ekstrem Tahap I disalurkan sebesar Rp2,25 miliar kepada 1.503 jiwa sebagai bagian dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data presisi.

Baca Juga

Dukung Program Makan Bergizi Gratis, ACI Salurkan Bantuan ke SLB di Surabaya dan Sidoarjo

Di sektor disabilitas, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap I diberikan kepada 83 penerima, masing-masing Rp900.000 dengan total Rp74,7 juta. Selama empat tahap, total alokasi ASPD mencapai Rp298,8 juta.

Pada aspek pemberdayaan ekonomi, melalui program KIP Putri Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Jawa Timur Sejahtera), disalurkan Rp300 juta kepada 100 penerima manfaat, masing-masing Rp3 juta. Sementara itu, KIP PPKS Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera) disalurkan sebesar Rp30 juta kepada 10 penerima manfaat.

Pemprov Jatim juga memperkuat peran pilar sosial untuk pelayanan masyarakat. Pada Tahap I, bantuan diberikan kepada 182 penerima dengan total Rp100,4 juta. Selama empat tahap, dukungan tersebut mencapai Rp401,6 juta.

Baca Juga

Khofifah Salurkan Bantuan Langsung ke Siswa Terdampak Banjir Rejoso

Penguatan ekonomi desa turut menjadi fokus melalui penyaluran Rp941,35 juta untuk program BUMDesa, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa. Dukungan tersebut diperkuat dengan zakat produktif BUMD sebesar Rp15 juta kepada 30 penerima manfaat guna mendorong usaha produktif masyarakat.

“Kalau desa kuat, ekonomi daerah akan kuat. Kalau keluarga rentan kita jaga, maka stabilitas sosial terjaga. Inilah desain besar pembangunan Jawa Timur dalam pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Khofifah.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo menilai, bantuan tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

Baca Juga

SPBUN Head Office PTPN I Ulurkan Tangan untuk Korban Banjir Bandang Sukabumi

“Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami di Kabupaten Pasuruan. Kehadiran Pemprov Jatim memberikan semangat dan harapan baru bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan,” katanya.

Disisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat, jumlah penduduk miskin di Jatim pada September 2025 tercatat sebanyak 3,804 juta orang. Angka tersebut menurun sekitar 71,59 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Persentase kemiskinan juga turun menjadi 9,30 persen atau berkurang 0,20 persen poin dibandingkan periode sebelumnya.

“Secara umum, tren kemiskinan di Jatim terus menunjukkan perbaikan. Penurunan ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang positif serta membaiknya sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati.

Editor : Arif Ardliyanto