Utang Sampah Rp104 Miliar Pemkot Surabaya, Komisi B Minta Kepastian Hukum
Senin, 13 April 2026 | 20:18 WIB
Lukman Hakim 
Wakil Ketua Komisi B, Mahmud, menambahkan bahwa keputusan pembayaran harus mengikuti mekanisme penganggaran daerah.
Pemkot, kata dia, perlu memastikan aspek hukum benar-benar tuntas sebelum mengajukan anggaran ke DPRD. “Jika secara hukum sudah dinyatakan bisa dibayar, baru diajukan melalui APBD atau perubahan anggaran. Tidak bisa dibalik,” tegasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
News
14 hari lalu
Aspidum Kejati Jatim Dicopot Usai Ditangkap Tim Kejagung
News
2 bulan lalu
Sempat Viral, Kasus GTT Probolinggo Kini Dihentikan Kejati Jatim
News
4 bulan lalu
Kejari Tanjung Perak Beberkan Kinerja Sepanjang 2025
News
4 bulan lalu
DABN Bukan Anak Usaha BUMD, Kejati Jatim Ungkap Peran Mantan Gubernur
Jatim
1 tahun lalu
Begini Peran Kejaksaan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Kajati Jatim Mia Amiati Beri Penjelasan
Kota Surabaya
2 tahun lalu
Wujudkan Lingkungan Bebas Sampah, LMI Gelar Aksi Resik Kali
Berita Terkini
Jatim
2 jam lalu
Polda Jatim Bongkar Peredaran Beras SPHP Palsu di Probolinggo, 400 Sak Disita
Jatim
3 jam lalu
Vape Tak Lagi Aman, DPRD Jatim Ungkap Kandungan Berbahaya hingga Narkotika
Kota Surabaya
5 jam lalu
3 Siswi SMKN 6 Surabaya Wakili Jatim ke Nasional LKS 2026, Ini Rahasia Suksesnya
News
9 jam lalu
Jukir Liar Palak Peziarah di Taman Bungkul, Tiga Pelaku Disanksi Tipiring
Ekonomi
11 jam lalu
Tak Sekadar Jaga Keamanan, Industri Ini Kini Dituntut Melek Teknologi
Jatim
22 jam lalu
Momen Unik di Dermaga Koarmada II : Perdokmil Jatim Lantik Pengurus di Atas Kapal Perang