Heboh Rebutan Parkir di Rumah Makan Surabaya, DPRD Bongkar Masalah Perizinan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Polemik rebutan pengelolaan parkir di Restoran Spesial Soto Boyolali (SSB) Jalan Kenjeran, Surabaya, semakin memanas hingga menjadi perhatian DPRD Surabaya. Perselisihan antara warga sekitar dan pihak restoran akhirnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Surabaya, Senin (29/6/2026).

Awalnya, rapat digelar untuk mencari jalan keluar terkait tuntutan warga RW 6 Kapas Lor Kulon yang mempertanyakan transparansi pengelolaan sekaligus pembagian hasil parkir di area restoran. Namun, pembahasan berkembang setelah terungkap masih ada sejumlah dokumen perizinan usaha yang belum sepenuhnya tuntas meski restoran telah beroperasi.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Faridz Afif, memimpin jalannya rapat yang juga dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), warga, dan manajemen restoran.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksoso, mengingatkan agar polemik parkir tidak berubah menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu iklim investasi di Kota Surabaya.

"Kalau sudah ada usaha yang berjalan dan menggerakkan perekonomian, maka semua pihak harus mencari solusi yang baik. Tetapi saya juga mengingatkan, jangan sampai ada praktik-praktik yang mengarah pada pungutan yang tidak semestinya," tegas Budi.

Selain persoalan parkir, rapat juga menyoroti kelengkapan administrasi usaha restoran. Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya, Ulvi, menjelaskan proses penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) masih tertunda karena klasifikasi usaha atau KBLI belum disesuaikan.

"SLHS belum bisa diproses karena KBLI yang melekat pada usaha restoran tersebut belum selesai penyesuaiannya. Semua proses perizinan dilakukan melalui OSS dan SSW Alpha," jelas Ulvi.

Sementara itu, perwakilan Dinas Perhubungan Surabaya, Jeane Taroreh, memastikan mekanisme administrasi parkir yang diajukan pihak restoran telah mengikuti prosedur yang berlaku.

"Pelaku usaha sudah menjalankan prosedur sesuai persyaratan yang ditentukan. Untuk pengelolaan parkir, ada surat pernyataan yang menjadi bagian dari proses administrasi," ujarnya.

Menanggapi tuntutan warga, juru bicara Spesial Soto Boyolali, Ardhapasa, membantah anggapan bahwa manajemen mengabaikan masyarakat sekitar. Ia menegaskan komunikasi telah dilakukan sejak sebelum restoran mulai beroperasi.

"Kami sejak awal sudah menyampaikan komitmen untuk memberdayakan warga sekitar, termasuk dalam pengelolaan parkir. Namun kami juga harus menjaga standar pelayanan karena parkir merupakan bagian dari pelayanan kepada pelanggan," kata Ardha.

Di akhir rapat, Komisi B DPRD Surabaya menegaskan bahwa persoalan tidak hanya berhenti pada rebutan parkir. Kelengkapan izin usaha juga harus segera dipenuhi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Faridz Afif memberikan tenggat waktu satu bulan kepada manajemen restoran untuk menyelesaikan seluruh dokumen yang masih kurang, mulai dari perubahan izin warung menjadi restoran, Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), analisis dampak lalu lintas (amdalalin), hingga izin penyelenggaraan parkir.

"Ini menjadi catatan penting. Surabaya memang ramah investasi, tetapi seluruh pelaku usaha tetap wajib memenuhi ketentuan perizinan. Kami memberi waktu satu bulan untuk menyelesaikan semuanya. Jika tidak dipenuhi, pemerintah kota harus menjalankan tahapan penegakan aturan sesuai prosedur," tegas Faridz.

Hingga RDP berakhir, belum ada kesepakatan final terkait pengelolaan parkir. DPRD mendorong adanya solusi yang melibatkan warga sekitar sebagai juru parkir sembari menunggu seluruh proses perizinan usaha rampung. Langkah tersebut diharapkan mampu meredam polemik yang terus bergulir sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Editor : Arif Ardliyanto