Bukan Lagi Soal Masa Kerja, Kemenkum Jatim Terapkan Sistem Baru Penentu Karier ASN, Ini Aturannya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur mulai memperkuat penerapan manajemen modern dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Transformasi ini menandai perubahan besar dari pola karier yang selama ini identik dengan senioritas menuju sistem yang mengedepankan kompetensi, kinerja, dan potensi pegawai.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Manajemen Talenta di Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat tata kelola sumber daya manusia (SDM) agar lebih profesional, adaptif, dan siap menghadapi tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.

Baca Juga

Bukan Kerja Sendiri, Ini Pesan Saiful Sahri Usai Pimpin Kemenkum Jatim

Sosialisasi menghadirkan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Sunu Tedy Maranto, sebagai narasumber utama. Kegiatan diikuti pejabat manajerial, nonmanajerial, serta pengelola SDM di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur.

Kemenkum Jatim memperkuat manajemen modern berbasis talenta dengan sistem merit yang mengutamakan kompetensi, kinerja, dan potensi ASN demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Foto iNewsSurabaya.id/arif

Turut hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, Soleh Joko Sutopo, serta Kepala Bagian Pengembangan Karier SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Andik Prasetyo.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Raden Fadjar Widjanarko, menegaskan bahwa penerapan Manajemen Talenta merupakan fondasi penting dalam membangun birokrasi modern yang mengutamakan profesionalisme dan sistem merit.

Baca Juga

Anggaran Dipotong, Kemenkum Jatim Pastikan Warga Miskin Tetap Dapat Bantuan Hukum Gratis

"Manajemen Talenta bukan sekadar kegiatan administratif ataupun seremonial. Ini adalah langkah transformatif yang menjadi fondasi pembentukan birokrasi modern berbasis kinerja dan kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum," ujar Fadjar.

Editor: Arif Ardliyanto