Cak Imin Masuk Bursa Ketum PBNU, Statusnya sebagai Ketua PKB Jadi Sorotan
JOMBANG, iNewsSurabaya.id – Perebutan kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU semakin menarik perhatian. Nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kini ikut disebut dalam bursa calon pemimpin PBNU.
Wacana pencalonan Cak Imin bukan sekadar soal pergantian kepemimpinan di tubuh NU. Posisi Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat isu tersebut bersinggungan dengan peta politik nasional menuju Pemilu 2029.
Dorongan agar Cak Imin maju salah satunya disampaikan Gus Muwafiq. Melalui media sosial, Gus Muwafiq menilai hubungan Muhaimin dengan Presiden Prabowo cukup baik.
"Hubungan dengan Pak Prabowo juga bagus," ujar Gus Muwafiq, seraya mendorong, "kalau bisa, Cak Imin itu yang coba nyalon juga." lanjutnya.
Namun, wacana tersebut langsung berhadapan dengan persoalan lain. Muhaimin sampai saat ini masih menjadi Ketua Umum PKB, sebuah partai politik yang menjalankan aktivitas politik praktis.
Calon Ketua Umum PBNU, Gus Salam atau KH Abdussalam Shohib, menilai posisi tersebut perlu diperjelas apabila Cak Imin benar-benar ingin maju dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.
Menurut Gus Salam, Cak Imin seharusnya terlebih dahulu melepaskan jabatan kepemimpinannya di PKB sebelum mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU.
Nama Cak Imin sebagai kandidat Ketua Umum PBNU disebut mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Selain Gus Muwafiq, terdapat Gus Maftuh, Forum Kader NU Yogyakarta, hingga Aliansi Santri Gus Dur yang turut mendorong pencalonannya.
Di sisi lain, Muhaimin dalam beberapa pekan terakhir juga beberapa kali menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan PBNU saat ini.
Ia menyinggung kepemimpinan PBNU selama lima tahun yang dinilai belum membawa perubahan signifikan. Muhaimin juga menyebut NU membutuhkan sosok pemimpin baru yang lebih segar.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Perbedaan pandangan itu membuat dinamika menjelang Muktamar ke-35 NU semakin menjadi perhatian.
Mayoritas Warga NU Ingin Organisasi Jauh dari Politik Elektoral
Di tengah munculnya nama Cak Imin dalam bursa Ketua Umum PBNU, terdapat fakta lain yang menarik untuk dicermati.
Survei Parameter Politik Indonesia yang dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menunjukkan mayoritas warga NU menginginkan organisasi tetap menjaga jarak dari politik elektoral.
Sebanyak 65,8 persen responden warga NU menyatakan setuju NU menjauh dari politik elektoral. Sementara itu, 76,1 persen berharap PBNU lebih fokus mengurus umat dan persoalan keagamaan.
Angka tersebut menjadi konteks penting di tengah menguatnya wacana pencalonan tokoh politik sebagai Ketua Umum PBNU.
NU selama ini dikenal sebagai organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa. Peran para muassis NU tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dan dakwah, tetapi juga perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Karena itu, persoalan independensi organisasi menjadi salah satu isu yang ikut mengemuka menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU.
Para peserta Muktamar ke-35 NU yang datang dari berbagai daerah tentu memiliki harapan agar proses pergantian kepemimpinan tidak semata-mata menjadi pertarungan kepentingan politik.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya siapa yang mampu memenangkan perebutan kursi Ketua Umum PBNU.
Lebih jauh dari itu, mampukah NU tetap menjaga jarak dari politik praktis jika pemimpinnya merupakan ketua partai politik yang masih aktif?
Pertanyaan tersebut kini menjadi salah satu isu yang dipertaruhkan dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang.
Editor: Arif Ardliyanto