Perempuan Tulang Punggung Keluarga Jadi Sasaran Pemberdayaan Ekonomi Jatim

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pemberdayaan perempuan harus membuka kesempatan bagi perempuan untuk mandiri secara ekonomi dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga

Perempuan Pengusaha Butuh Jejaring untuk Bertahan dan Berkembang

Komitmen tersebut disampaikan Khofifah setelah menerima Fatima Al-Fihriya Award 2026 atas kiprahnya dalam kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan sosial di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. 

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan di Jatim dilakukan melalui program Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Sejahtera (KIP Putri Jawara).

Program ini memberikan bantuan modal usaha kepada perempuan yang menghadapi keterbatasan ekonomi, termasuk mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

Baca Juga

Anak 16 Tahun Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Tiri Selama Hampir Setahun

Menurut Khofifah, perempuan perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan program pemberdayaan. Pengalaman dan kebutuhan mereka harus menjadi dasar agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab persoalan di masyarakat.

“Kesertaan perempuan menjadi pengambil keputusan itu menunjukkan bahwa perempuan punya kekuatan bargaining position di banyak lini,” tegas Khofifah, Sabtu (7/11/2026).

Ia menilai, perempuan tidak seharusnya hanya menjadi penerima manfaat program pemerintah. Lebih dari itu, perempuan perlu memiliki ruang untuk menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Baca Juga

Kisah Perjalanan Keluarga Menginspirasi Karya Seni Boya

Khofifah juga menekankan pentingnya memastikan program pemberdayaan benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah, menurutnya, perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan program, bukan sekadar mengandalkan laporan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Tidak cukup hanya mengandalkan laporan perangkat daerah (OPD), apakah program sudah berjalan dan jangkauan layanan kita sudah dirasakan masyarakat atau belum,” katanya.

Dalam upaya memperkuat pemberdayaan perempuan, Khofifah juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. 

Baca Juga

Imbas Dugaan Minta Kekasih Aborsi, Pemkot Surabaya Putus Kontrak Runner-up Raka Raki Jatim

“Kerja sama tersebut dapat memperluas jangkauan layanan serta memastikan perempuan yang menghadapi hambatan lebih besar tetap mendapatkan kesempatan,” terangnya.

Khofifah mengatakan, keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak hanya terlihat dari terbukanya kesempatan untuk bekerja, membangun kemandirian ekonomi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pengalaman Khofifah selama berkhidmat bersama Muslimat NU turut menjadi bekal dalam memahami persoalan perempuan dan keluarga. Para kader organisasi tersebut, menurutnya, memiliki kedekatan dengan masyarakat. 

Baca Juga

Soekarno Cup U-17 2026 Libatkan Tiga Wasit Perempuan Berlisensi Nasional

“Sehingga dapat mengenali keluarga yang membutuhkan dukungan pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi,” jelasnya. 

Editor: Arif Ardliyanto