Beredar Surat Pemeriksaan KPK Terhadap Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming, Ternyata Terkait Ini!

Sebagai informasi, Dwidjono ditahan Kejaksaan Agung pada 2 September 2021 karena diduga menerima suap atau gratifikasi Rp27,6 miliar dari Dirut PT PCN Henry Soetio terkait pengalihan IUP dari PT BPKL ke PT PCN. 

“Mohon bantuan pian (anda) Pak, kaya apa nasib ulun (saya) ini Pak,” tulis Dwidjono yang tidak dijawab Mardani.

Selanjutnya pada 8 Oktober 2021, Dwidjono kembali menjapri Mardani dan mengungkapkan bahwa ada yang memberinya informasi bahwa dirinya bisa bebas jika Mardani dalam kasus dugaan suap pengalihan IUP itu dinyatakan bersalah. 

Mardani memberi narasi postingannya: “Semoga Pak Dwidjono berani membongkar siapa aktor kriminalisasi terhadap kasus yang menimpanya dan juga diri saya…,” tulisnya.

Curhatan Dwidjono saat baru ditahan seperti diposting Mardani, ternyata sangat bertolak belakang dengan sikap Dwidjono setelah menjadi pesakitan dan bersaksi pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada Senin 23 Mei 2022.

“Selama persidangan ini seolah-olah faktor paling besar adalah rekomendasi Kepala Dinas sehingga Bupati (Mardani) menandatangani IUP tersebut… Itulah yang saya maksudkan Justice Collaborator, saya akan buka semuanya,” papar Dwidjono yang dalam persidangan pernah memohon menjadi justice collaborator. 

Editor : Ali Masduki