Ia mendorong agar konflik Rempang tidak berlarut-larut. Pasalnya, hal itu akan menjadi preseden buruk dan konflik itu bisa memicu konflik di daerah lain.
"Pemerintah harus segera turun tangan. Jangan lama-lama. Apalagi aparatur ya, mesti bisa menyelesaikan. Selesaikan itu dengan sangat cepat. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain," pungkasnya.
Seperti diketahui, rencana proyek Rempang Eco-City di Pulau Rempang Kota Batam Kepulauan Riau memicu konflik antara pemerintah dengan warga sekitar. Warga menolak proyek tersebut dan terlibat bentrok dengan aparat.
Proyek Eco-City Pulau Rempang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas sejak 2004 lalu. Proyek itu berdiri di atas hunian ribuan warga.
Menurut keterangan Kementerian ATR/BPN, status tanah yang menjadi lokasi proyek yang dihuni masyarakat itu merupakan kawasan hutan. Tidak ada hak atas tanah di atasnya, meski sudah dihuni warga sejak lama.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
