SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Program pemerintah yang memotong 3 persen dari gaji pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapatkan banyak penolakan dari kalangan pekerja dan pengusaha. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2024, yang merupakan perubahan dari PP Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Namun, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, melihat program Tapera sebagai inisiatif yang positif, terutama bagi mereka yang belum memiliki rumah. Saat ini, pihaknya masih memantau dampak positif dan negatif dari kebijakan ini dan akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Menurut Adhy, semua pekerja membutuhkan rumah, tetapi mekanisme pelaksanaannya perlu diperhatikan, terutama bagi yang sudah memiliki rumah.
"Masalahnya adalah bagi mereka yang sudah punya rumah. Tapi bagi yang belum, program Tapera sangat bagus," ujar Adhy usai acara penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Buruh Pabrik Rokok Tahun 2024 di PT HM Sampoerna Tbk, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, Rabu (3/7/2024).
Adhy memahami bahwa penolakan terhadap program Tapera disebabkan oleh perbedaan pandangan masyarakat tentang kebutuhan rumah. Beberapa orang mungkin melihat rumah sebagai kebutuhan sekunder karena mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok.
"Ini soal prioritas. Setiap orang punya prioritas masing-masing. Bagi yang bergaji UMR, mungkin tidak terlalu memikirkan rumah yang layak," jelasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
