Pertemuan tertutup para kades di Jombang itu dari awal menimbulkan dugaan terkait politik jelang Pilkada Jombang 2024. Terlebih, Bawaslu yang melakukan pengawasan ketat di acara itu tidak diberikan akses masuk lokasi, hanya di luar saja.
Salah satu Kades berinisial H mengakui menerima undangan, namun ia menekankan bahwa pertemuan itu adalah agenda paguyuban Kades se-Jombang. "Undangannya tidak resmi, hanya lewat pesan pribadi (japri) di WA," jelas H.
Namun, ia mengaku sengaja tidak menghadiri acara tersebut karena mencurigai adanya agenda politik terselubung. "Banyak Kades yang diundang, tetapi banyak juga yang menolak datang karena acara itu berbau politik. Pertemuan paguyuban ini hanya kedok saja," tambahnya.
Komisioner Bawaslu Jombang Devisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Jagat Putradona mengatakan bahwa aalah satu panitia pelaksana mengaku kegiatan yang dilakukan secara tertutup itu adalah untuk membentuk kepengurusan PKD Jombang.
"Intinya kami tidak melarang untuk membuat kegiatan tersebut, namun ada kewaspadaan, ada kehati-hatian, yang kami minta agar bisa dipahami bersama, untuk menjaga kondusifitas wilayah Jombang selama masa kampanye," kata Jagat
Sehingga, Bawaslu meminta sejumlah dokumen dari panitia mengenai acara tersebut, namun sayangnya hal itu tidak dihiraukan oleh pihak panitia.
"Kami minta dokumennya yang berbunyi bahwa PKD Jatim, untuk kegiatan kades. Karena dari undangan ini kan bisa jelas kegiatannya apa, siapa yang mengundang dan siapa yang diundang," ujarnya.
"Namun dalam realitasnya kami tidak diberikan akses, panitia tidak mau memberi tau undangan tersebut. Sehingga secara umum kami tidak bisa memastikan kegiatan ini kegiatan apa," lanjut dia.
Selain itu, Jagat menyayangkan bahwa setiap orang atau peserta yang masuk tidak diperbolehkan membawa handphone masing-masing. Dan harus diserahkan ke pihak panitia pelaksana.
"Bawaslu sangat menyayangkan, kegiatan ini. Kenapa di era yang serba transparan masih saja ada pihak-pihak tertutup. Masih ada pihak-pihak yang merasa kehadiran Bawaslu yang dalam rangka mengawal demokrasi malah dianggap sebagai bentuk gangguan kegiatan masyarakat," ucapnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
