Sholeh menegaskan, pihaknya tidak hanya berhenti pada aksi unjuk rasa. Dokumen hasil investigasi telah disiapkan untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum.
“Setelah aksi ini, kami akan menyerahkan laporan resmi ke Kejati Jatim dan Polda Jatim. Ini bagian dari tanggung jawab moral kami terhadap masyarakat Surabaya,” ujarnya.
Selain itu, SPM-MP menilai Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, harus bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
“Mulai dari plesiran pejabat hingga utang berbunga tinggi, semuanya menunjukkan pengkhianatan terhadap rakyat. Kami mendesak aparat hukum bergerak cepat, dan wali kota sebaiknya mundur dari jabatannya,” tambah Sholeh.
SPM-MP juga menyampaikan rencana untuk memperluas konsolidasi bersama elemen masyarakat Surabaya. Menurut mereka, isu ini bukan hanya soal transparansi anggaran, melainkan juga menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kami akan memperkuat gerakan agar publik tahu bagaimana APBD dikelola. Ini penting agar masyarakat sadar bahwa uang pajak yang mereka bayarkan harus digunakan secara bijak,” tegasnya.
Setelah melakukan aksi selama hampir tiga jam, massa kemudian bergerak menuju Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menyerahkan laporan resmi terkait temuan mereka.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
