SURABAYA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT) 2022.
Salah satunya adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) KemenPUPR.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Haeruddin C. Maddi mengatakan, P3TGAI merupakan kegiatan PKT untuk membangun saluran tersier irigasi dengan luasan lahan yang diairi maksimal adalah 150 hektar. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat petani yang tergabung dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
“Warga terdampak COVID-19 seperti korban PHK ataupun TKI, TKW yang pulang, dapat ikut kegiatan ini,” katanya saat memberi sambutan dalam acara ‘Sosialisasi dan Arahan Kegiatan P3TGAI’ di salah satu hotel di Surabaya, Rabu (6/4/2022).
Di wilayah kerja BBWS Brantas, tahun ini P3TGAI akan digelar di 930 lokasi atau desa yang tersebar di 254 kecamatan di 22 kabupaten/kota di Jatim.
Diantaranya di Bangkalan,Banyuwangi, Situbondo, Kabupaten dan Kota Blitar, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Lumajang, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek dan Tulungagung.
Anggaran P3TGAI ditiap lokasi sebesar Rp225 juta. Anggaran untuk pembangunan fisik sebesar 87 persen atau Rp195 juta dan pendampingan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebesar 13 persen atau Rp30 juta.
Diketahui, pelaksanaan P3TGAI berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 109/KPTS/M/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Daerah Irigasi Penerima Program Percepatan dan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2022.
Mengingat banyaknya dana yang dikeluarkan untuk padat karya, KemenPUPR mendapatkan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sedangkan BBWS Brantas sendiri tahun ini kami menggandeng Polda dan Kejati Jatim untuk pendampingan program. Sehingga diharapkan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran,” imbuh Haeruddin.
Dia menambahkan, P3TGAI ini merupakan salah satu agenda nasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tujuannya mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
“Kami tegaskan, selama masa persiapan, pelaksanaan, sampai akhir program tidak ada pungutan apapun dari Tim Pelaksana BBWS Brantas, termasuk dari Tenaga Pendamping. Jika ada pungutan liar yang mengatasnamakan BBWS Brantas, segera laporkan kepada kami,” terangnya
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
