SURABAYA, iNews.id - Pemprov Jawa Timur meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP pada tahun anggaran 2021.
Status WTP itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2021.
Ini WTP ke 11 yang diraih Pemprov Jatim, 7 kali berturut-turut sejak tahun 2015. Atau 3 kali berturut-turut di era Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Muhammad Fawait, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim mengapresiasi capaian predikat opini WTP tersebut. Menurutnya, ini tentu berkat kerja keras seluruh ASN Pemprov Jatim dibawah kepemimpinan Gubernur Khofifah.
"Capaian predikat WTP ini tentu berkat kerja keras seluruh ASN pemprov dibawah komando Gubernur Khofifah. Fraksi Gerindra tentu mengapresiasi capaian ini," tegas politikus muda Gerindra yang akrab disapa Gus Mufa itu, Rabu (25/05/2022).
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini mengakui ada sejumlah catatan yang diberikan BPK RI kepada Pemprov Jatim, diantaranya soal kemiskinan. Namun menurutnya, masalah kemiskinan di Jatim tidak semata-mata tanggungjawab Gubernur Khofifah.
Sebab, lanjut Fawait, justru faktanya mayoritas kemiskinan itu ada di pedesaan, terutama di area perkebunan dan hutan yang pengelolaannya berada pada pemerintah pusat atau BUMN. Karena itu perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan.
"Saya kira apa yang dilakukan Gubernur dalam upaya pengentasan kemiskinan sudah on the track. Bahkan di saat pandemi sedang tinggi-tingginya, Pemerintah Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Bahkan tertinggi secara nasional," ujar Fawait.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
