Cara Penanganan Stunting Kota Surabaya Bakal Ditiru Pemerintah Pusat, Ini Terobosan yang Berbeda

Baca Juga

Revitalisasi Parkir Surabaya, Dishub Tetapkan Lima Ruas Jalan Jadi Percontohan Pembayaran QRIS

Mulai dari intervensi untuk balita gizi buruk, stunting, rumah tidak layak huni, pengangguran, lansia dan sebagainya. Wali Kota Eri menyampaikan, tanpa adanya web service, pemkot tidak akan bisa memberikan bantuan tepat sasaran hingga ke level bawah. 

“Hingga hari ini pun, Ketua RT itu tahu jumlah bayi stunting dan gizi buruk di Kota Surabaya. Bahkan aplikasi Sayang Warga juga terkoneksi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memantau calon pengantin hingga mereka memiliki anak,” ujar Wali Kota Eri. 

Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi ini turut menyambut baik, jika Surabaya dijadikan sebagai tempat uji coba kebijakan Pemerintah Pusat lainnya. “Kami siap menjalankan, apabila Surabaya dijadikan sebagai laboratorium Pemerintah Pusat. Kami yakin, gizi buruk dan stunting itu akan hilang, ketika kemiskinan itu juga hilang,” ujar Cak Eri. 

Baca Juga

Aturan Ketat Surabaya, Ketahuan Ada Anak Dibawah Umur, Tempat Hiburan Malam Bakal Ditutup

Sementara itu, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wapres, Abdul Muis mengatakan, program yang telah dijalankan di Kota Surabaya sudah sangat luar biasa. Terutama program percepatan penurunan stuntingnya, yang kini melampaui target hingga 4,8 persen di tahun 2022. 

Menurut data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, prevalensi angka stunting di Kota Pahlawan menurun secara signifikan. Pada tahun 2021, prevalensinya mencapai 28,9 persen ( 6.722 balita), di 2022 signifikan menurun hingga ke angka 4,8 persen (923 balita).

“Kita melihat program yang dijalankan di Surabaya sangat luar biasa. Salah satu kegiatannya yang patut dicontoh adalah Posyandu Prima, yang memberikan pelayanan secara komprehensif dan holistik integratif dengan didukung aplikasi dari Pak Wali,” kata Muis. 

Editor : Arif Ardliyanto