48 Partai Politik di Jawa Timur Tak Miliki Kantor, Kemenkumham Turun Tangan

Baca Juga

Eri-Armuji Daftar Pilwali Surabaya, Didukung 18 Parpol

Kemenkumham Jatim pun sudah mengundang para pengurus 28 parpol tersebut untuk melakukan varifikasi administratif. Namun, pihaknya juga akan melakukan verifikasi faktual terkait keberadaan dan bangunan fisik kantor parpol.

“Rencananya pekan depan tim kami akan mengunjungi kantor-kantor partai politik tingkat provinsi, untuk mengetahui kebenaran data yang telah diberikan partai politik tersebut,” terang Imam.

Sementara itu, Kadiv Yankumham Kemenkumham Jatim Subianta Mandala menyampaikan bahwa pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh data alamat dan data kepengurusan parpol tingkat provinsi yang akurat, terkini, terpadu serta mudah diakses. 

Baca Juga

Lima Partai Politik Baru Perkuat Koalisi Khofifah-Emil, Pastikan Besok Daftar ke KPU Jatim

Validitas data Partai Politik tersebut, lanjutnya, diperlukan Kemenkumham tidak hanya pada saat pengesahan pendiriannya saja namun masih ada momen penting lainnya. 

“Yaitu pada saat Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik,” tuturnya.

Berdasarkan pasal 10 dan pasal 21 Permenkumham 34/ 2017, Kemenkumham memeriksa atau memverifikasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan permohonan perubahan AD/ART atau Perubahan Kepengurusan Parpol termasuk daftar hadir  peserta  musyawarah  nasional/  kongres/  muktamar  atau sebutan  lainnya  sesuai  dengan  AD/ART  Parpol. 

Baca Juga

Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2024, Masa Depan Demokrasi yang Dipertaruhkan?

“Sehingga dengan demikian validitas data parpol memegang peranan sangat penting dalam keabsahan tersebut,” tutup Subianta.
Perlu diketahui bahwa UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan kewenangan kepada Kemenkumham untuk memberikan pengesahan terhadap permohonan pendirian Badan Hukum Partai Politik.

Editor : Arif Ardliyanto