Pembangunan Papua Tak Berjalan Mulus, Soeharto Disebut sebagai Penghalang, Ini Faktanya

Saat itu, Wakil menteri pertama koordinator urusan Irian Barat, Subandrio, di hadapan DPRD Irian Barat pada 22 Juli 1963 menyebut, pemerintah pusat akan fokus pada penguatan keamanan, konsolidasi pemerintahan sipil, dan menggerakkan perekonomian lokal di tahun pertama setelah penyerahan Papua.

Untuk mewujudkan semua program tersebut, pemerintah pusat memanfaatkan dana dari PBB (bernama Fund for West Irian/Fundwi). Dana tersebut khusus untuk melakukan pembangunan tanah Papua.

Sayang, program rancangan pemerintahan Soekarno masih belum jelas keberhasilannya, karena Soekarno digantikan Soeharto usai huru-hara 1965. Kemudian, keran Dana Fundwi baru dibuka kembali ketika Soeharto naik jadi orang nomor 1 di Republik Indonesia.

Pada tahap awal, pemerintah pusat akan berfokus pada pembangunan daerah pedalaman. Pemerintahan Bung Karno memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan lembah Baliem.

Kepemimpinan Bung Karno telah memiliki konsep untuk membangun Papua. Bung Karno sangat mengerti bahwa meraih kembali Papua ke pangkuan RI menimbulkan kewajiban bagi pemerintahannya membangun Papua, sebagaimana daerah lain di Tanah Air.

Bung Karno pun sangat memahami bahwa orang Papua membutuhkan sentuhan tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerahnya.

Artikel ini diambil dari Okezone dengan judul Konsep Membangun Papua ala Soekarno

Editor : Arif Ardliyanto