PN Surabaya Tetapkan Status PKPU Sementara Perusda Listrik di Kaltim

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur menetapkan status  penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara senilai Rp51,5 Miliar kepada perusda kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur yakni PT Cahaya Fajar Kaltim ( CFK) pada sidang Kamis (22/6/2023).

Sebagai pemohon dalam perkara perdata khusus tersebut adalah perusahaan konstruksi asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur, PT Graha Benua Etam ( GBE), sedangkan termohon adalah PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK).

Baca Juga

PT Gedung Berkat Damai Sejahtera Ajukan Kasasi Setelah Dinyatakan Pailit

"Menetapkan PT Cahaya Fajar Kaltim suatu Perseroan Terbatas yang diketahui beralamat di Kantor Site PLTU Embalut, Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kode Pos 75572, dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan," kata Ketua Majelis hakim Taufan Mandala saat membacakan keputusan di ruang Tirta 1 PN Surabaya.

Pada sidang tersebut Majelis Hakim juga menunjuk Khusaini, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas.

Kuasa hukum PT GBE, Muhammad Anggi Saputra menjelaskan pihaknya mendaftarkan PKPU PT Cahaya Fajar Kaltim di PN Surabaya pada 26 Mei 2023 dan telah teregistrasi dengan nomor perkara 52/Pdt.Sus PKPU/ 2023/ PN Niaga Surabaya.

Baca Juga

Pengadilan Keluarkan Penetapan Pembatalan Lelang Hotel Garden Palace

Upaya hukum tersebut ditempuh oleh kliennya, karena PT CFK masih mempunyai tunggakan utang sesebar Rp 45.665.135.048, rupiah atas pekerjaan fisik yang telah diselesaikan oleh PT GBE.

Selain tanggungan kepada GBE, Perusda kelistrikan itu juga mempunyai tanggungan kepada kreditur lainnya sejumlah Rp. 5.929.750.730, rupiah.

"Sama halnya dengan kami pemohon PKPU kreditor lain juga telah melakukan upaya penagihan secara kekeluargaan dan pada akhirnya termohon PKPU sepakat untuk menandatangani akta pengakuan hutang Nomor: 52 dibuat dihadapan Notaris Herdiyan Ibnu, 5.H, M.Ka. tertanggal 17 Juni 2022," jelas Anggi.

Baca Juga

Status PKPU Sementara Dicabut, PT PP Kembali Beroperasi

Anggi berharap pada masa PKPU sementara 45 hari ini bisa dimaksimalkan oleh termohon PKPU dengan membuat proposal perdamaian restrukturisasi hutang yang bisa diterima oleh pemohon PKPU beserta kreditur lainnya.

Editor : Ali Masduki