PKPU dan Kepailitan: Antara Harapan Baru atau Jerat Bagi Dunia Usaha Indonesia

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Dunia bisnis serba cepat dan penuh tekanan, istilah Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sering kali terdengar seperti dua kata kutukan. Bagi banyak pelaku usaha, keduanya bukan sekadar istilah hukum, melainkan bayangan suram yang bisa menghentikan roda bisnis dalam sekejap.

Namun di balik ketakutan itu, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan: apakah PKPU dan Kepailitan memang sebatas momok, atau justru peluang untuk menata ulang dunia usaha yang tengah terpuruk?

Baca Juga

Ribuan Buruh Ancam Demo Besar-besaran, Tuntut Gaji dan Kejelasan Status

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memang membuka ruang luas bagi para kreditur untuk menagih haknya. Hanya dengan dua kreditur dan satu utang yang jatuh tempo, sebuah perusahaan sudah bisa digugat pailit. Tanpa batas minimal nilai utang, perusahaan yang sedang goyah bisa langsung tumbang di hadapan meja hijau.

Inilah titik rawan yang masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, aturan ini memberikan perlindungan bagi kreditur agar tidak dirugikan. Namun di sisi lain, kemudahan ini bisa menjadi bumerang bagi iklim investasi dan keberlangsungan usaha di Indonesia.

Bayangkan, satu sengketa utang yang nilainya tak seberapa bisa menyeret perusahaan yang sebenarnya masih sehat menuju jurang kepailitan. Di sinilah hukum kerap dianggap terlalu tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.

Baca Juga

PT Gedung Berkat Damai Sejahtera Ajukan Kasasi Setelah Dinyatakan Pailit

Banyak yang masih keliru memaknai PKPU dan kepailitan sebagai hal yang sama. Padahal, secara filosofi keduanya berbeda jauh. PKPU bukanlah vonis mati bagi perusahaan—justru sebaliknya, ia adalah ruang napas bagi pelaku usaha yang masih punya itikad baik untuk bangkit.

Melalui PKPU, debitur dan kreditur diberi kesempatan berdamai. Debitur bisa mengajukan rencana pembayaran sebagian atau seluruh utangnya secara terukur, sementara kreditur tetap memiliki kepastian hukum atas haknya. Dengan kata lain, PKPU adalah jalan tengah antara tanggung jawab moral dan kepastian bisnis.

Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU bahkan menegaskan bahwa tujuan utama PKPU adalah mencapai kesepakatan bersama dalam rencana perdamaian. Inilah semangat yang seharusnya dikedepankan dalam penegakan hukum bisnis kita: bukan sekadar menghukum, tapi menyeimbangkan keadilan antara dua pihak.

Editor : Arif Ardliyanto