Kontroversi Pergantian Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman Ajukan Keberatan atas Suhartoyo

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Suasana panas melanda Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Hakim Anwar Usman mengajukan keberatan terhadap pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028. Surat keberatan tersebut, yang dikirimkan pada 15 November 2023, menjadi sorotan dalam Rapat Permusyawatan Hakim (RPH).

Juru bicara MK, Enny Nurbaningsih, mengonfirmasi bahwa Anwar Usman menyampaikan keberatannya melalui tiga kuasa hukum. "Surat keberatan dari yang mulia Anwar Usman atas Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK 2023-2028," ungkapnya kepada MNC Portal Indonesia.

Pentingnya isu ini semakin terasa karena Anwar Usman tidak hadir dalam RPH yang membahas surat tersebut. "Saat ini, surat tersebut sedang dibahas dalam RPH dan belum selesai pembahasannya. Yang Mulia Anwar Usman tidak hadir dalam pembahasan tersebut," tambah Enny Nurbaningsih.

Perlu diingat, Suhartoyo dipilih sebagai pengganti Anwar Usman setelah Anwar dicopot dari jabatannya akibat sanksi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2023. Proses pemilihan Suhartoyo terjadi setelah pertemuan memunculkan dua nama, dan Suhartoyo akhirnya diputuskan menjadi Ketua MK.

Sementara itu, kabar tentang putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru terkait Gibran Raka Buming Raka mencuat. Putusan ini mengundang spekulasi terkait kemungkinan Gibran menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

Masyarakat juga menyoroti hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman dan Gibran, yang merupakan keponakan Anwar. Spekulasi tentang konflik kepentingan dan keterlibatan dalam praktik KKN pun menjadi sorotan tajam di tengah dinamika pergantian kepemimpinan MK yang kontroversial.

Editor : Arif Ardliyanto