Jelang Putusan MK Terkait Sangketa Pilpres 2024, Prajurit Marinir Diminta Siaga

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Jelang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024, prajurit Marinir diminta siaga. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Batalyon Howitzer 2 Marinir Mayor Marinir Pandi Sutamto kepada prajurit saat upacara penaikan bendera di lapangan apel Ksatrian Marinir Sutedi Senaputara Karang Pilang Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/4/2024).

Mayor Marinir Pandi Sutamto menyampaikan kepada seluruh peserta upacara untuk mengikuti perkembangan dan situasi nasional terkait dengan akan dilaksanakanya pengumuman hasil putusan MK di Jakarta tentang sangketa pilpres 2024.

Baca Juga

Revisi UU Pilkada oleh DPR RI Versus Putusan MK

"Agar setiap prajurit selalu siap dan siaga dan memantau kondisi dan situasi Nasional yang berkembang saat ini," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, hasil Pilpres 2024 digugat pasangan calon presiden – calon wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kedua pasangan tersebut mengajukan permohonan pemungutan suara ulang dan diskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga

Begini Tanggapan Presma UMJ Soal Keputusan MK Terkait Ambang Batas Calon Kepala Daerah

Sebanyak delapan hakim konstitusi mulai menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sejak 6 April sampai 21 April 2024 sebelum membacakan putusan.

Dikutip dari laman Sindonews pada Senin (22/4), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan Anies-Muhaimin dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Pasangan AMIN telah mengajukan perkara pembatalan hasil Pilpres dengan nomor registrasi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Pasangan AMIN menilai Pilpres 2024 tidak berjalan sebagaimana mestinya secara jujur, adil, dan bebas, justru terjadi pengkhianatan konstitusi yang terstruktur, sistematis, dan masif. 

Baca Juga

Gugatan Sungkono Ditolak MK, Tom Liwafa Lega

Salah satu dalil permohonan perkara dari Tim Hukum Nasional AMIN yakni menginginkan adanya keadilan atas hasil Pemilu 2024. 

Selain itu, berharap sengketa pilpres ini berakhir dengan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa menyertakan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Jika PSU dilakukan, cawapres nomor urut 2 itu harus diganti dengan yang lain.

Editor : Ali Masduki