Jatim Jadi Provinsi dengan Kasus Korupsi Tertinggi, Berikut Data Resmi dari KPK

Dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) di Taman Candra Wilwatikta, Pasuruan, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencegah korupsi.

“Komitmen dan sinergi semua elemen adalah kunci memberantas korupsi. Tanpa korupsi, kepercayaan masyarakat meningkat, ekonomi berkembang, dan investasi tumbuh,” ujar Adhy.

Baca Juga

Kejari Tanjung Perak Tahan Komisaris PT DJA, Dugaan Korupsi Trading Batu Bara Rugikan Negara Rp7,9 M

Ia juga menyerukan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK, Eli Kusumastuti, mengingatkan bahwa besarnya postur anggaran di Jatim membuka peluang besar untuk korupsi. Tiga sektor dengan risiko tinggi adalah pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta perencanaan anggaran.

“Pengawasan adalah ujung tombak pencegahan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peran strategis untuk mendeteksi potensi korupsi, meningkatkan integritas ASN, dan memperbaiki tata kelola,” jelas Eli.

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak Gelar HAKORDIA 2024, Perkuat Komitmen Anti Korupsi

Meski kasus korupsi masih mencengkeram Jatim, seruan dari berbagai pihak membuka peluang untuk perubahan. Apakah Jatim mampu bangkit dari stigma ini dan menjadi contoh tata kelola yang bersih di Indonesia? Hanya waktu dan komitmen nyata yang bisa menjawab.

Editor: Arif Ardliyanto