Gubernur Khofifah Minta Bos Maspion Alim Markus Tak Lakukan PHK, Ini Alasannya!

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, mengimbau Bos Maspion Group, Alim Markus, untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Permintaan ini menyusul tren PHK yang meningkat di berbagai provinsi di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Januari hingga Februari 2025, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat sebanyak 40 ribu pekerja terkena PHK. Sementara itu, data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menunjukkan sepanjang 2024 terdapat 77.965 karyawan di-PHK, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 64.855 PHK.

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan Hadir di PT Sritex, Klaim JHT Semakin Mudah

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan PHK tertinggi pada 2024 dengan 17.085 pekerja terdampak, diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 13.130 orang dan Banten 13.042 orang. Gubernur Khofifah berharap kondisi serupa tidak terjadi di Jawa Timur.

Dalam upayanya menjaga kestabilan tenaga kerja di Jatim, Khofifah menegaskan pentingnya mencari solusi alternatif selain PHK. Ia meminta perusahaan besar, termasuk Maspion Group, untuk mempertimbangkan langkah lain seperti pengurangan jam kerja sebelum melakukan PHK.

“Saya selalu menekankan kepada perusahaan-perusahaan besar agar menghindari PHK. Jika memungkinkan, kurangi jam kerja, tapi jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja,” ujar Khofifah, Rabu (2/4/2025).

Khofifah menambahkan bahwa kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas utama. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan larangan PHK massal bagi tenaga honorer di tahun 2025. “Pemprov Jatim sangat peduli terhadap kesejahteraan pekerja dan berusaha mencegah terjadinya PHK,” tegasnya.

Editor : Arif Ardliyanto