Kemenkum Jatim Dorong Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, Notaris Diminta Tambah Jam Kerja

Baca Juga

Pembaruan Hukum Perdata Masuk Babak Baru, Ini Fokus Perubahannya!

Selain Kemenkum, acara koordinasi tersebut turut melibatkan berbagai pihak strategis, termasuk: Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, BNI Kanwil Jatim, dan Notaris dan perwakilan AHU Pusat

Dalam kesempatan yang sama, Nanang Abuhamid, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi Jatim, mengakui bahwa kondisi geografis Jawa Timur yang luas—meliputi 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, dan lebih dari 8.500 desa/kelurahan—menjadi tantangan tersendiri.

Namun, ia menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen mendukung percepatan pendirian koperasi, termasuk mengatasi kendala teknis yang kerap terjadi pada sistem AHU.

Baca Juga

Kemenkum Jatim Soroti Etika dan Kepatuhan Notaris di Surabaya, Momentum HUT INI ke-117 Jadi Refleksi

Sebagai langkah lanjutan, Kemenko Pangan RI melalui Nur Fajriani Falah mengumumkan rencana kunjungan lapangan ke lima wilayah prioritas: Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemetaan dan memperkuat koordinasi teknis di lapangan.

“Kami ingin melihat langsung kondisi dan kebutuhan di daerah, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pendirian koperasi desa,” jelas Nur.

Dengan sinergi lintas instansi dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, percepatan pembentukan KDMP di Jawa Timur diharapkan tidak hanya memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Baca Juga

Mulai 1 Juli, CPNS Kemenkum Jatim Resmi Bertugas, Tiga Pelanggaran Ini Bisa Gagalkan Status Mereka

Editor : Arif Ardliyanto