Amphuri Ungkap Sisi Lain Pengurangan Kuota Haji dan Regulasi Arab Saudi

Baca Juga

Mengejutkan, Patrick Kluivert Coret Calvin Verdonk Jelang Lawan Arab Saudi, Ini Faktanya!

Untuk itu, kata Ulul, BPJU harus melakukan negosiasi dan diplomasi yang strategis, holistik, dan inklusif. Hal ini mencakup keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk asosiasi penyelenggara haji, ormas Islam, akademisi, dan media massa. 

Indonesia perlu memperjuangkan hak-hak jemaahnya dalam kerangka hubungan bilateral yang saling menghormati.

"Indonesia perlu menunjukkan bahwa kita bukan hanya konsumen kuota haji, tetapi mitra strategis Arab Saudi dalam pembangunan peradaban Islam global," tegas Ulul Albab. 

Baca Juga

Tragis! Nonton Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Jombang, Pria Mojowarno Tewas Ditabrak Pikap

Diplomasi yang tegas namun elegan, kolaborasi yang saling menguntungkan, dan kesiapan internal yang kuat sangat diperlukan.

Menurut Ulul, di tengah tantangan ini, terdapat peluang untuk memperkuat tata kelola haji nasional. Peralihan manajemen haji ke BPJU dapat menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. 

Kebijakan istithaah yang lebih ketat dapat menjadi dasar pembenahan sistem skrining kesehatan nasional. Pengelolaan dam yang lebih terkontrol dapat mendorong pembangunan ekosistem haji yang lebih modern dan berstandar internasional.

Baca Juga

Tiga Sosok Penting yang Bakal Dicoret Shin Tae-yong Saat Hadapi Jepang dan Arab Saudi di Piala Dunia

Indonesia perlu meneguhkan kedaulatan dalam pengelolaan haji, namun juga cerdas membaca perubahan di Arab Saudi pasca-implementasi Visi 2030. Penataan ulang sistem haji oleh Kerajaan Saudi tidak sepenuhnya bisa dihindari, tetapi bisa dinegosiasikan demi kemaslahatan bersama.

"Isu ini seharusnya semakin menguatkan semangat kolaborasi antara negara dan umat dalam mewujudkan sistem haji nasional yang berdaulat, berkualitas, dan berorientasi pelayanan," tuturnya.

"Kepedulian kita terhadap haji bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang marwah, amanah, dan masa depan peradaban yang lebih unggul dan berkeadilan," pungkas Ulul Albab.

Pengurangan kuota juga akan berdampak signifikan pada haji khusus. Dengan proyeksi pengurangan hingga 50%, kuota haji khusus yang biasanya 8% dari total jemaah reguler juga berpotensi terpotong drastis. Penyelenggara haji khusus perlu beradaptasi dengan sistem seleksi yang lebih ketat dan pembatasan operasional.

Editor : Ali Masduki