Satgas Anti-Preman Surabaya Tindak Jukir yang Tolak Bayar Parkir Non-Tunai, Begini Kewenangannya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Keberadaan Satgas Anti-Preman di Kota Surabaya membawa harapan baru bagi warga yang selama ini kerap dibuat resah oleh praktik parkir liar. Tak hanya menindak aksi premanisme, satgas ini juga diberi kewenangan menangani juru parkir (jukir) yang memungut tarif di luar ketentuan, termasuk mereka yang menolak pembayaran parkir non-tunai.

Bagi banyak warga, kebijakan ini terasa seperti angin segar. Pembayaran parkir non-tunai dinilai mampu meminimalkan pungutan liar sekaligus memberi rasa aman saat bertransaksi di ruang publik.

Baca Juga

Viral Rumah Lansia 80 Tahun Dirobohkan Ormas, Pemkot Surabaya Ambil Langkah Tegas Hadapi Preman

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun secara terbuka mengimbau masyarakat agar mulai membiasakan diri menggunakan metode pembayaran non-tunai saat parkir.

“Parkir non-tunai sudah jalan. Maka saya mohon warga Surabaya, kalau membayar, saya imbau untuk non-tunai,” ujar Eri Cahyadi.

Menurut Eri, sistem non-tunai dirancang untuk menutup celah praktik pemaksaan tarif yang kerap dikeluhkan warga. Dengan pembayaran digital, besaran tarif parkir menjadi transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Ia pun meminta warga tak ragu melapor jika menemukan oknum jukir yang menolak pembayaran non-tunai atau bahkan melakukan intimidasi.

“Kalau membayar non-tunai ternyata masih ditolak atau diintimidasi, tolong laporkan ke Satgas Anti-Preman. Langsung kita ambil, kita ganti, kita copot,” tegasnya.

Editor: Arif Ardliyanto