Warga Jatiarjo Kelola Hutan Secara Legal, Ekonomi Desa Tumbuh Sambil Jaga Lereng Arjuno

Baca Juga

Mengintip Dapur Eco Enzym, Cairan Ajaib Warga Pasuruan yang Bikin Air Danau Ranu Kembali Jernih

Bagi Hidayat, peningkatan kapasitas masyarakat menjadi modal penting agar pengelolaan hutan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga dapat dipertahankan untuk generasi berikutnya.

Dengan bertambahnya pengetahuan, masyarakat diharapkan semakin mampu melihat hutan bukan sekadar sumber hasil, melainkan aset desa yang harus dikelola secara bijak. Pemanfaatan lahan diarahkan agar dapat membuka peluang ekonomi tanpa menghilangkan fungsi ekologis kawasan.

Sementara itu, Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Grati, Erwin Andy Herlambang, mengatakan pengelolaan hutan tidak cukup hanya berbicara mengenai pemanfaatan lahan. Masyarakat juga perlu memiliki kapasitas dan dukungan agar kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berjalan berkelanjutan.

Baca Juga

PLN Indonesia Power UBP Grati Berbagi Berkah Ramadan, Santuni 110 Anak Yatim dan Dhuafa di Pasuruan

"Pengelolaan lahan masyarakat dilakukan melalui skema perhutanan sosial. Melalui izin ini, masyarakat dapat mengelola kawasan secara legal tanpa mengabaikan fungsi konservasi hutan. Upaya ini juga didukung pendampingan usaha dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Pendekatan tersebut membuat warga tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam menjaga sekaligus mengembangkan potensi kawasan.

Program yang dikembangkan melalui konsep eco-agropreneur diarahkan untuk mempertemukan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Lahan yang dikelola masyarakat diharapkan mampu menghasilkan komoditas bernilai ekonomi tanpa mengorbankan fungsi hutan.

Baca Juga

PLN Indonesia Power UBP Grati Bagikan 2 Ton Beras untuk Tukang Becak Pasuruan, Berkah Kian Terasa

Pengendali Ekosistem Hutan Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta, Muhammad Bintang, menilai skema tersebut dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Menurut dia, keberadaan pendampingan menjadi penting agar masyarakat tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara lebih terarah.

Di sisi lain, penguatan ekonomi masyarakat juga membutuhkan kelembagaan kelompok tani yang solid. Pemerintah daerah melihat kelompok tani sebagai salah satu kunci agar berbagai program pemberdayaan dapat berjalan secara konsisten di lapangan.

Penelaah Teknis Kebijakan PDASPS Provinsi Jawa Timur, Sirajuddin, mengatakan kelembagaan yang kuat akan mempermudah pelaksanaan program sekaligus memperkuat posisi masyarakat dalam mengelola potensi desanya.

"Kelembagaan yang kuat akan mendukung eksekusi program di lapangan," katanya.

Bagi warga Jatiarjo, pengelolaan hutan pada akhirnya bukan hanya tentang mendapatkan hasil dari lahan. Ada tanggung jawab untuk memastikan kawasan tersebut tetap mampu menopang kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Karena itu, sinergi di lereng Gunung Arjuno tersebut diharapkan tidak berhenti pada kerja sama pengelolaan lahan. Lebih jauh, langkah itu menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi desa sekaligus mengurangi tekanan terhadap ekosistem.

Dengan melibatkan LPHD Arjuno Lestari dan KTO Sumadi sebagai dua kelompok binaan, program ini diharapkan mampu memperluas manfaat pemberdayaan masyarakat di Desa Jatiarjo. Pengetahuan, keterampilan, dan akses pengelolaan lahan menjadi modal bagi warga untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.

Di lereng Arjuno, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam pun diupayakan berjalan beriringan. Bagi warga, semakin mengenal cara memanfaatkan hutan berarti semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaganya.

Editor: Arif Ardliyanto