Transportasi Publik Surabaya Digenjot, Dua Rute Bus Baru Diusulkan Tahun Depan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Warga Surabaya berpeluang mendapatkan pilihan transportasi publik yang lebih luas pada 2027. DPRD Kota Surabaya mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) mempercepat penambahan rute bus untuk memudahkan mobilitas masyarakat di tengah tingginya biaya bahan bakar minyak (BBM) dan tekanan ekonomi.

Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, setelah mengikuti rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 bersama Dishub Surabaya, Kamis (29/10).

Baca Juga

DPRD Bongkar 4 Masalah Warga Surabaya, BPJS Nonaktif hingga Ancaman Banjir

Dalam pembahasan tersebut, Aning menyoroti peningkatan alokasi anggaran Dishub yang kini mencapai 2,37 persen dari total APBD. Kenaikan ini dinilai menjadi peluang untuk mempercepat pengembangan transportasi publik yang selama ini dinilai belum berjalan sesuai target.

“Dishub ini yang kita sorot tajam karena di saat BBM sekarang ini betul-betul mencekik warga. Kemudian, di tengah kondisi ekonomi yang membuat warga kesulitan, anggaran Dishub memang naik menjadi 2,37 persen sesuai dengan apa yang kita minta,” ujar Aning.

Dari keseluruhan anggaran Dishub tersebut, sekitar 37 persen dialokasikan untuk sektor transportasi publik. Namun, menurut Aning, penambahan anggaran harus diikuti dengan peningkatan jangkauan layanan agar masyarakat memiliki alternatif perjalanan selain menggunakan kendaraan pribadi.

Baca Juga

Polemik Jalan Taman Timur Surabaya Makin Panas, Komisi C Ungkap Fakta Ini Saat Pertemuan

Aning menilai perkembangan jaringan transportasi publik Surabaya masih berjalan lambat. Padahal, dalam perencanaan yang menjadi perhatian DPRD, terdapat target pengembangan 11 rute trunk atau layanan bus utama serta 30 rute feeder yang berfungsi menghubungkan kawasan permukiman dengan jalur transportasi utama.

Ia meminta Dishub tidak kembali menunda realisasi pengembangan jaringan tersebut. Penambahan rute pada 2027 diharapkan mempertimbangkan kebutuhan perjalanan masyarakat di berbagai kawasan Surabaya.

“Dari 2018 sampai dengan 2026 itu sangat lambat. Sehingga, kita minta pada 2027 harus ada penambahan rute sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga

Pekerja Kebersihan Kampung di Surabaya Bakal Dapat BPJS, Syarat dan Teknisnya Masih Dibahas DPRD

Dari hasil kajian yang dilakukan, terdapat dua rute baru yang dinilai mendesak untuk segera direalisasikan pada 2027.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, DPRD mendorong Dishub melakukan penyesuaian anggaran. Skemanya bisa melalui pergeseran anggaran yang telah tersedia maupun penambahan alokasi khusus untuk mendukung operasional transportasi publik.

Aning menyebut kebutuhan anggaran untuk mendukung pengembangan layanan tersebut diperkirakan mencapai Rp36 miliar. Rincian kebutuhan dan skema pembiayaannya akan disampaikan lebih lanjut pada Senin mendatang.

Baca Juga

Mobil Sampah Tak Layak Disorot DPRD, Padahal Anggaran Surabaya Capai Rp12,89 Triliun

“Dishub ini nanti akan menggeser dan menambah anggaran khusus transportasi publik. Harapannya, masyarakat bisa betul-betul merasakan goodwill atau komitmen Wali Kota untuk transportasi publik Kota Surabaya melalui penambahan rute baru,” katanya.

Halte dan AC Bus Jadi Perhatian DPRD

Selain memperluas jaringan perjalanan, DPRD Surabaya juga meminta Dishub meningkatkan kualitas fasilitas transportasi publik. Perbaikan halte menjadi salah satu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian agar penumpang merasa lebih nyaman saat menunggu bus.

Baca Juga

DPRD Surabaya Usul Parkir Tepi Jalan Digratiskan, Potensi PAD Disebut Bisa Tembus Rp400 Miliar

Aning mengingatkan, peningkatan anggaran pemeliharaan harus sejalan dengan kondisi sarana dan prasarana di lapangan. Jangan sampai masyarakat masih menemukan fasilitas yang rusak atau tidak berfungsi meskipun anggaran perawatan telah disediakan.

Salah satu persoalan yang disorot adalah pendingin udara atau AC bus yang tidak berfungsi optimal. Keluhan penumpang terkait AC yang tidak dingin hingga mati harus menjadi bahan evaluasi bagi pengelola layanan.

“Halte-halte juga kita minta diperbaiki. Kemudian, karena anggaran maintenance juga besar, jangan sampai ada keluhan terkait AC yang tidak dingin, AC yang mati, dan sebagainya. Itu kita pantau betul,” pungkas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

DPRD berharap peningkatan anggaran Dishub dalam RAPBD 2027 dapat memberikan dampak langsung terhadap pelayanan transportasi di Kota Pahlawan. Penambahan rute, pembenahan halte, hingga perawatan armada menjadi sejumlah pekerjaan yang diharapkan bisa segera diwujudkan.

Dengan jaringan transportasi publik yang semakin luas dan fasilitas yang terawat, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan perjalanan yang nyaman sekaligus dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Editor: Arif Ardliyanto