SURABAYA, iNews.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya mengikuti jejak Fraksi PKS DPR RI untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya menyampaikan 4 sikap terkait hal ini.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo menyampaikan, naiknya harga BBM bersubsidi menyebabkan kesulitan masyarakat semakin bertambah.
"Pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali," jelasnya saat jumpa pers di gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (8/9/2022).
Dengan naiknya harga BBM bersubsidi bertentangan dengan kehendak rakyat. Ia menyebut seperti dari hasil survei LSI dimana sebanyak 58,7 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan harga BBM.
Kemudian juga ada hasil survei Indikator politik Indonesia yang menyebutkan hingga 78,8 persen masyarakat menghendaki pembatalan BBM bersubsidi. Hal ini kata Cahyo perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Hanya dalam hitungan hari, dampak yang dirasakan semakin terasa sehingga ketidaksetujuan warga dengan kebijakan ini semakin naik angkanya ketika disurvei.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
