Sementara itu, salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal uang Rp1 miliar yang disimpan dalam brankas itu apakah sudah dilaporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Novi memastikan jika hal itu sudah tercatat dalam LHKPN-nya.
"Sudah saya laporkan ke LHKPN, termasuk uang Rp1 miliar itu," tandasnya.
Disinggung soal usaha apa saja yang dimilikinya, ia pun menyebut memiliki usaha koperasi simpan pinjam, belasan SPBU, serta sejumlah kebun sawit. Rata-rata dividen yang dia terima tiap tahun sebesar Rp5 miliar sampai Rp6 miliar.
"Saya hanya ingin menegaskan, saya tidak pernah menerima upeti maupun terlibat dalam jual beli jabatan," ujar Novi.
Kuasa hukum terdakwa, Adi Dharma Mariyanto menyatakan, keterangan terdakwa ini hanya ingin menegaskan, bahwa uang Rp647 juta yang disita petugas dalam brankas itu merupakan uang pribadi dan tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai bupati.
"Jadi semakin jelas saja jika dalam permasalahan ini nama bupati dicatut saja oleh Izza (ajudan bupati). Dia memanfaatkan pekerjaannya sebagai ajudan untuk meminta uang," katanya
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
