Tidak itu saja, Rochim berharap agar pimti pratama sebagai pelaksana kebijakan tidak hanya berhenti pada output. Namun harus mulai memikirkan sampai outcome dan impact.
"Kalau berhenti pada output, maka hanya berhenti pada acara rapat dan dokumentasi, kami tidak ingin seperti itu, harus ada dampak yang bisa diukur secara konkrit," urai Rochim.
Kemenkumham Jatim menggelar Raker di Wilayah untuk menindaklanjuti Rakordal. Foto iNewsSurabaya/ist
Selain itu, Rochim menekankan pentingnya identifikasi masalah yang berdampak pada pencapaian kinerja. Selanjutnya, penyusunan rencana aksi 2024 yang rigid dan detail menjadi kunci keberhasilan yang sangat penting.
"Kami mengundang kepala UPT agar bisa berpartisipasi dan menentukan target serta hasil akhir keberhasilan secara mufakat," terangnya.
Selanjutnya, untuk lebih menegaskan teknis pelaksanaan percepatan realisasi target kinerja, acara dilanjutkan paparan dari setiap Subbagian pada Divisi Administrasi. Mulai terkait Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Subbagian Kepagawaian, Rumah Tangga dan Tata Usaha hingga Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
