Ia mencontohkan seperti isu global terkait SDGs (Sustainable Development Goals) yang digagas oleh PBB atau permasalahan terkait pembiayaan dalam peralihan dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan yang membutuhkan dana yang besar dan sangat tidak mungkin mengandalkan dari skema APBN.
“Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa transisi energi membutuhkan biaya satu trilliun US Dollar. Mustahil hanya mengandalkan APBN sehingga harus dipikirkan skema pembiayaan dengan cara lain. Sayangnya ini tidak dibahas secara mendalam dalam debat semalam.” paparnya.
Budi juga menambahkan bahwa pada Oktober lalu, sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
Menurut Budi Endarto yang juga merupakan Pakar Hukum Pasar Modal di FH UWP, Peraturan OJK tersebut melahirkan bentuk efek baru di Pasar Modal seperti green bond, social bond, sustainability bond dan efek lainnya.
Ia berpendapat hal tersebut seharusnya juga dibahas sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat dan dapat dijadikan skema diluar APBN.
“Mudah-mudahan debat yang dilakukan kemarin menjadi evaluasi bagi KPU untuk penyelenggaraan debat terakhir mendatang.” tandasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
