Heru juga menyayangkan munculnya opini publik yang seolah mengarahkan tuduhan kepada Khofifah. Ia menyebut hal itu sebagai upaya sistematis yang berpotensi menjatuhkan citra gubernur petahana tersebut.
“Khofifah hanya dipanggil KPK sebagai saksi. Tidak ada indikasi bahwa beliau terlibat langsung atau menerima keuntungan dari praktik korupsi dana hibah ini. Bahkan kami siap mendampingi beliau jika dibutuhkan,” tegas Heru.
Pemanggilan Khofifah oleh KPK dijadwalkan pada Jumat, 20 Juni 2025, dalam rangka penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jatim tahun anggaran 2019–2022. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sedikitnya 21 orang sebagai tersangka, sebagian besar berasal dari unsur DPRD.
Namun, Khofifah tidak dapat memenuhi panggilan karena sedang berada di Beijing, Tiongkok, dalam rangka menghadiri wisuda putranya, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, di Universitas Peking.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Khofifah telah mengajukan penjadwalan ulang sejak 18 Juni.
“Surat permintaan untuk menjadwal ulang pemeriksaan sudah kami terima. Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang pada pekan berikutnya,” ujar Budi.
Pernyataan tegas dari MAKI Jatim ini diharapkan dapat meredam spekulasi liar yang beredar di tengah masyarakat. Heru meminta publik tidak mudah terprovokasi oleh opini yang belum terbukti secara hukum.
“Jangan sampai persepsi publik digiring oleh narasi yang tidak sesuai fakta. Biarkan proses hukum berjalan dengan adil, dan hormati asas praduga tak bersalah,” tutup Heru.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
