MAGETAN, iNewsSurabaya.id – Sosok Nanik Sudaryati Deyang sebelum ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sempat keliling ke Magetan. Sikapnya menunjukkan pemimpin yang tegas dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat melakukan evaluasi terhadap 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Nanik tak segan memberikan peringatan keras kepada dapur MBG yang tidak memenuhi standar operasional.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh layanan MBG berjalan sesuai ketentuan keamanan pangan, higienitas, dan tata kelola yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Nanik, keberadaan dapur MBG tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, melainkan harus membawa dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
"Yang turun di sini harus berorientasi sosiopreneur. Ini investasi sosial. Kalau hanya mencari keuntungan, akhirnya muncul dapur-dapur abal-abal yang tidak memenuhi standar dan berisiko menimbulkan masalah, termasuk kasus keracunan," tegas Nanik saat meninjau sejumlah SPPG di Magetan.
Dalam evaluasi tersebut, BGN menemukan sejumlah ketidaksesuaian yang dinilai berpotensi mengganggu kualitas layanan. Salah satunya terkait luas bangunan dapur yang jauh di bawah standar.
Nanik mengungkapkan, terdapat dapur yang hanya memiliki luas sekitar 70 meter persegi, padahal ketentuan yang berlaku mensyaratkan area dapur mencapai 400 meter persegi agar proses produksi makanan dapat berjalan aman dan terkontrol.
"Kita tidak bisa hanya memberi toleransi dan menunggu perbaikan tanpa kepastian. Kalau memang tidak memenuhi standar, harus ada yang ditutup demi menjaga kualitas layanan dan keselamatan penerima manfaat," ujarnya.
Tidak hanya menyoroti kondisi fisik bangunan, tim BGN juga memeriksa kelengkapan administrasi, sistem operasional, hingga aspek lingkungan di setiap dapur MBG.
Hasil evaluasi menunjukkan masih ada SPPG yang belum melengkapi izin operasional dan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, ditemukan pula alur produksi makanan yang belum memenuhi standar keamanan pangan sehingga berisiko menimbulkan kontaminasi.
"Memasak dalam jumlah besar tidak bisa disamakan dengan warung atau restoran biasa. Harus ada alur masuk dan keluar yang jelas untuk mencegah kontaminasi. Ini yang sering menjadi penyebab munculnya kejadian luar biasa seperti keracunan makanan," jelasnya.
BGN juga menerapkan pengawasan terhadap rantai pasok bahan baku. Nanik menegaskan setiap dapur MBG harus melibatkan banyak pemasok agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara luas.
"Kalau supplier-nya di bawah 15, kami suspend. Kami ingin ekonomi lokal bergerak dan tidak dikuasai oleh segelintir pihak," katanya.
Program MBG Gerakkan Ekonomi Magetan Hampir Rp1 Triliun per Tahun
Di balik program pemenuhan gizi tersebut, Nanik melihat potensi ekonomi yang sangat besar. Saat ini terdapat 71 dapur MBG yang beroperasi di Magetan dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp71 miliar setiap bulan.
Jika dihitung dalam setahun, perputaran dana dari program tersebut diperkirakan mendekati Rp1 triliun.
"Bayangkan, hampir satu triliun rupiah berputar setiap tahun hanya dari program ini. Seharusnya petani, peternak, UMKM, dan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaatnya," ungkapnya.
Menurut Nanik, kebutuhan bahan pangan untuk MBG telah memberikan efek berganda bagi sektor pertanian dan peternakan di Magetan, Ngawi, Madiun, hingga daerah sekitarnya. Permintaan bahan baku yang terus meningkat membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat ekonomi pedesaan.
Angkat Harga Telur Peternak Lokal
Dalam kesempatan tersebut, Nanik juga menyoroti peran penting peternak telur dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Ia berharap tingginya kebutuhan telur dari dapur-dapur MBG dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan peternak rakyat.
"Kalau kebutuhan telur terus meningkat, tentu kami ingin peternak mendapatkan harga yang lebih baik dan layak. Jangan sampai manfaat ekonomi hanya dinikmati oleh pihak tertentu," tegasnya.
Ia menambahkan pemerintah tengah mendorong penguatan industri peternakan nasional melalui pola investasi dan kemitraan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Menanggapi isu yang beredar di media sosial terkait dugaan dominasi China dalam sektor peternakan nasional, Nanik memberikan klarifikasi tegas. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah bersama BUMN justru sedang menyiapkan investasi besar yang bertujuan memperkuat peternak rakyat melalui skema kemitraan berkelanjutan.
"Tidak benar kalau ada anggapan China masuk dan menguasai peternakan Indonesia. Pemerintah justru sedang menyiapkan skema kemitraan yang melibatkan peternak rakyat agar mereka semakin kuat dan sejahtera," tegas Nanik.
Nanik menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dirancang menjadi penggerak ekonomi daerah. Melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan, program ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
