Kritik DPRD Jatim tidak hanya menyasar pengadaan mi instan. Sejumlah pos belanja logistik lainnya juga diminta dibuka secara transparan, terutama terkait spesifikasi barang dan harga satuan.
Berdasarkan rincian anggaran yang disoroti, pengadaan 1.901 unit tempat tidur lipat atau velbed mencapai Rp5,90 miliar. Sementara itu, anggaran pembelian selimut tercatat Rp9,51 miliar.
Pos lainnya meliputi pengadaan sembako sebesar Rp3,81 miliar, terpal Rp2,75 miliar, serta kasur lipat senilai Rp2,12 miliar.
Renny meminta Pemprov Jatim mempublikasikan rincian pengadaan, mulai dari spesifikasi barang, jumlah kebutuhan, hingga harga per unit. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat dan tidak terjadi pemborosan.
Dia juga mengingatkan potensi persoalan apabila pengadaan dilakukan dalam jumlah besar tanpa perencanaan distribusi yang matang. Barang bantuan yang terlalu lama tersimpan di gudang berisiko tidak termanfaatkan secara optimal, bahkan berpotensi kedaluwarsa untuk komoditas pangan.
Selain transparansi, Renny menyoroti pentingnya dampak ekonomi dari belanja logistik bencana. Menurutnya, pengadaan kebutuhan pangan seharusnya tidak selalu bergantung pada perusahaan berskala besar.
Pemprov Jatim didorong melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk kebutuhan pengungsi.
Langkah tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, korban bencana memperoleh pasokan makanan yang lebih beragam dan bergizi. Di sisi lain, belanja pemerintah dapat membuka pasar bagi hasil produksi masyarakat lokal.
Renny berharap evaluasi anggaran logistik bencana tidak berhenti pada persoalan besaran belanja. Pemerintah juga perlu memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan korban bencana, terutama kelompok masyarakat yang paling rentan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
