Menyingkap Masa Depan Subsidi dan Kompensasi BBM

JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Peraturan hukum mengenai penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang ada saat ini masih belum efektif dalam memastikan bahwa distribusi BBM tersebut dapat tepat sasaran. 

Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan, untuk komoditas LPG, kelompok rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah (desil 1-4 kelompok pengeluaran terkecil) hanya menikmati 33.1 persen dari total subsidi LPG, sementara 66.9 persen LPG subsidi dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu. 

Baca Juga

IA ITB Dorong Pemerintah Percepat Hilirisasi Gas dan Minerba

Sementara untuk Pertalite, hanya 38.8 persen nilai kompensasi BBM Pertalite yang dinikmati oleh kelompok rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah (desil 1-4), sementara 61.2 persen penerima manfaat kompensasi BBM Pertalite adalah kelompok mampu.

Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan, tahun ini Indonesia dihadapkan dengan situasi yang cukup rumit karena perang Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut sehingga terjadi fluktuasi harga minyak dunia. 

"Implikasinya adalah ada penurunan dari upaya untuk menyediakan kapasitas subsidi dan kompensasi yang memadai, khususnya apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi," terangnya dalam Diskusi Publik dengan tema “Masa Depan  Subsidi BBM: Urgensi Penguatan Regulasi dan Pemanfaatan Teknologi” di Jakarta, Senin (27/3/2023). 

Baca Juga

Ekonom Unej: Subsidi BBM Dorong Biaya Transportasi Lebih Ramah, Masyarakat Perlu Ubah Perilaku

Di sisi lain, kata dia, publik masih menunggu bagaimana perubahan pada Perpres No. 191 tahun 2014 sebagai payung hukum penyediaan dan penyaluran BBM saat ini apakah dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Khususnya, melihat bahwa sasaran-sasaran dari perpres ini mencakup kelompok pengguna kendaraan roda 2 dan juga roda 4. 

Kemudian perlu dilihat juga dengan payung hukum yang baru, apakah rancangan ini cukup relevan untuk tujuan pengurangan kebutuhan subsidi ke depan. Di sisi lain, di lapangan pembatasan subsidi tampaknya masih perlu kerja keras. 

"Oleh karena itu, patut dilihat bagaimana penguatan regulasi ke depan dan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Pertamina dengan pembatasan subsidi BBM melalui teknologi apakah bisa lebih tepat sasaran atau tidak," tuturnya.

Editor : Ali Masduki