Menyingkap Masa Depan Subsidi dan Kompensasi BBM

Imaduddin Abdullah, Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, memaparkan beberapa urgensi reformulasi kebijakan BBM seperti posisi Indonesia yang saat ini merupakan net-importir minyak, konsumsi BBM JBKP yang cenderung tidak tepat sasaran, dan tingginya jumlah penyalahgunaan subsidi BBM. Berangkat dari hal tersebut, ia menyampaikan pentingnya penguatan regulasi melalui revisi Perpres No 191 tahun 2014.

Pada Kesempatan yang sama, Imaduddin Abdullah, menyatakan terdapat 4 opsi pembatasan BBM subsidi dan kompensasi yang dapat dilakukan. Skenario tersebut sebagai berikut: Opsi 1. 

Seluruh mobil plat hitam, mobil dinas dan motor di atas 150cc masuk negative list; Opsi 2. Seluruh mobil plat hitam dan mobil dinas masuk negative list; Opsi 3. 

Seluruh mobil plat hitam dan mobil dinas dan motor diatas 150cc dapat mengakses JBKP namun dengan kuota; Opsi 4. Mobil plat hitam di atas 1400cc mobil dinas, dan motor di atas 150cc masuk negative list. Negative list merupakan kendaraan-kendaraan roda 2 atau 4 yang dilarang mengonsumsi BBM subsidi dan kompensasi.
 
Ia juga menjelaskan, Opsi 1 menghasilkan penghematan fiskal terbesar (Rp 5,78 triliun jika diimplementasikan setelah lebaran, atau Rp 2.89 triliun jika diimplementasikan pada awal bulan September). 

Sedangkan untuk opsi 2, walaupun penghematan opsi 2 tidak sebesar opsi 1 (yaitu sebesar 5.43 triliun/2,71 triliun), tetapi tidak ada biaya pengawasan yang harus dikeluarkan karena kebijakan tersebut tidak perlu meregulasi konsumsi pengguna motor yang berjumlah 120 juta kendaraan. 

Pada opsi 3, pilihan ini dapat mencegah konsumsi secara excessive tetapi sangat rawan penyelewengan. Sedangkan, opsi 4 memiliki aspek dengan tingkat keadilan yang tinggi karena hanya mobil dengan cc besar yang masuk negative list. Akan tetapi, potensi penghematan lebih kecil dan biaya pengawasan berpotensi tinggi.

Ia menekankan bahwa dalam mempertimbangkan opsi-opsi tersebut, perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti potensi penghematan fiskal, kemudahaan implementasi kebijakan, dan aspek keadilan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan dampak terhadap daya beli masyarakat.

Editor : Ali Masduki