Rumor Panas tentang Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Kota Surabaya, Ini Fakta dan Bantahannya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Aroma politik memanas di DPRD Kota Surabaya dengan beredarnya rumor tentang pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk periode 2024-2029. Komisi A DPRD, di bawah pimpinan Arif Fathoni, dituduh melakukan manuver tidak proporsional dalam pembentukan AKD.

Namun, Ketua Komisi A, Arif Fathoni, menepis rumor tersebut. Dalam klarifikasinya, dia membantah rencana tidak proporsional dari Partai Golkar, yang menurutnya berada pada urutan keempat. "Kami taat pada aturan yang berlaku," tegasnya.

Baca Juga

Datangi DPRD Surabaya, Ratusan Orang Deklarasi Coblos Kotak Kosong, Ada Apa?

Proses pembentukan AKD masih menunggu pelantikan anggota DPRD dan melibatkan partai terutama PDIP yang memperoleh kursi terbanyak. Toni menegaskan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk menentukan posisi AKD di DPRD Kota Surabaya.

"Kami dari Partai Golkar sadar diri bahwa Partai Golkar berada pada urutan keempat, sehingga rumor Partai Golkar ingin membentuk AKD secara tidak proporsional itu tidak benar," jelasnya saat ditemui, Jumat (19/4/2024).

Toni, sapaan akrabnya mengungkapkan, secara prosesur, proses pembentukan AKD masih harus menunggu pelantikan anggota DPRD. Selain itu, kewenangan membentuk AKD perlu melibatkan seluruh partai khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh jumlah kursi anggota legislatif terbanyak dalam Pileg 2024. 

Baca Juga

Fraksi PKS DPRD Surabaya Punya Formasi Baru, Begini Keinginan yang Bakal Diwujudkan Warga Surabaya

"Tidak ada partai Golkar merancang AKD secara tidak proporsional, kami taat dengan aturan yang berlaku, dan itu nanti melibatkan pimpinan partai untuk siapa saja yang akan menempati posisi AKD," katanya. 

Editor : Arif Ardliyanto