GPII Ingatkan Reformasi Polri Jangan Bangun Narasi Polisi Musuh Masyarakat

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menegaskan, agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak boleh dibangun dengan narasi yang menempatkan polisi sebagai musuh aktivis maupun musuh masyarakat.

Perwakilan GPII, Natsir Al-Walid mengatakan, narasi yang memposisikan kepolisian sebagai lawan masyarakat perlu disikapi secara hati-hati dan proporsional. Ia menilai, kondisi Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara maju karena memiliki kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang jauh lebih beragam.

Baca Juga

Teater Tari "Baya Runcing" Menyoal Kerapuhan Sistem Birokrasi Indonesia

“Indonesia adalah negara yang masih bertumbuh. Kita tidak bisa serta-merta meniru model negara lain tanpa memahami realitas sosial dan tantangan nasional kita sendiri,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (25/1/2026).

GPII juga menyinggung pandangan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan bahwa tugas kepolisian seharusnya tidak terlalu jauh hingga mengurusi persoalan pangan. Meski demikian, Natsir menilai negara tetap memiliki kewenangan untuk menentukan pendekatan kebijakan terbaik sesuai dengan kondisi objektif masyarakat.

Dalam konteks reformasi Polri, GPII mempertanyakan fokus utama agenda tersebut. Menurutnya, persoalan mendasar bukan terletak pada institusi Polri sebagai lembaga, melainkan pada praktik-praktik menyimpang yang mungkin terjadi oleh oknum di dalamnya.

Baca Juga

Kalangan Aktivis di Sumenep Gelar Diskusi, Anak Muda Harus Tahu Sejarah Kelam Orba

Terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, GPII menilai gagasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru. Selama ini, Polri yang berada langsung di bawah Presiden saja masih kerap dituding mengalami intervensi politik. Jika ditempatkan di bawah kementerian, risiko intervensi dinilai justru akan semakin besar.

“Wacana ini terkesan janggal dan perlu dikaji secara sangat serius. Jangan sampai reformasi justru melemahkan institusi dan membuka ruang intervensi politik yang lebih luas,” tegasnya.

Lebih lanjut, GPII mengingatkan bahwa berbagai persoalan besar bangsa, seperti korupsi, peredaran narkoba, kejahatan transnasional, dan kejahatan terorganisir, tidak dapat dibebankan kepada satu institusi semata. Persoalan tersebut bersifat sistemik dan harus ditangani secara kolektif oleh seluruh elemen negara.

Baca Juga

Sekjen Partai Gerindra Tanggapi Megawati Soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Natsir juga menilai, belakangan ini agenda reformasi Polri cenderung ditarik ke arah kepentingan politik tertentu dan berpotensi dimanfaatkan untuk melemahkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Reformasi yang tidak proporsional, menurutnya, justru berisiko memperburuk situasi.

“Jika reformasi dimaknai sebagai perbaikan, maka seluruh institusi negara juga harus siap dievaluasi, bukan hanya Polri,” katanya.

Editor : Arif Ardliyanto