Dishub Jatim Tunggu Arahan Pusat Soal Kenaikan Tarif Angkutan Pasca BBM Naik

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95 mulai Rabu (10/6/2026).

Meski terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur (Jatim) memastikan tarif angkutan umum di wilayahnya sejauh ini belum mengalami perubahan.

Baca Juga

Jukir Liar Palak Peziarah di Taman Bungkul, Tiga Pelaku Disanksi Tipiring

Berdasarkan laman resmi Pertamina, harga Pertamax untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5 persen, termasuk DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya kini dibanderol Rp16.250 per liter, naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 melesat menjadi Rp17.000 per liter dari harga semula Rp12.900 per liter.

Di sisi lain, harga Pertamax Turbo tetap bertahan di angka Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite dan Bio Solar dipastikan tidak berubah, masing-masing tetap Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Dishub Jatim Nyono menegaskan bahwa tarif angkutan umum, baik Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) maupun moda penyeberangan, belum disesuaikan. Pihaknya mengaku masih menunggu instruksi dan kebijakan eskalasi tarif dari pemerintah pusat.

Baca Juga

Kementerian UMKM Dorong Kemitraan Harmonis Aplikator dan Pengemudi Ojek Online

​"Pengaruh kenaikan BBM jelas ada, tapi dari sisi angkutan masih belum ada penyesuaian tarif. Beberapa perusahaan (sektor penyeberangan) memang sudah mengajukan, namun kami tetap harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat jika ada kebijakan eskalasi," ujar Nyono, Sabtu (13/6/2026).

​Nyono menjelaskan, pemerintah provinsi tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sepihak terkait penyesuaian tarif secara luas. Regulasi makro mutlak mengacu pada Kementerian Perhubungan.
​"Kewenangan kami sebatas mengatur tarif teknis seperti AKDP dan penyeberangan dalam provinsi. Sejauh ini, sektor penyeberangan sudah mengajukan usulan kenaikan, sedangkan untuk operator bus AKDP belum ada yang mengajukan," tuturnya.

Terkait operasional Bus Trans Jatim, Nyono memastikan layanannya aman dari dampak penyesuaian harga ini. Sebab, seluruh armada Trans Jatim menggunakan BBM jenis solar bersubsidi, bukan Dexlite atau Pertamina Dex.

Baca Juga

KAI Daop 8 Hadirkan Tarif Khusus Kereta Api Jarak Jauh

"Kami berharap program subsidi dari Pemprov Jatim terus berjalan lancar, sehingga operasional Trans Jatim tidak terganggu," tambahnya.

Editor : Arif Ardliyanto